MEDAN — Penurunan harga TBS yang drastis dalam beberapa pekan terakhir disebut telah memicu kerugian besar, terutama bagi petani yang lokasi kebunnya jauh dari pabrik kelapa sawit (PKS). Kondisi ini memicu keresahan di kalangan pekebun dan mendorong anggota DPRD Sumut angkat bicara.
Faktor Eksternal dan Spekulasi Pasar
Zeira Salim Ritonga, politikus dari Fraksi PKB, menyebut gejolak harga saat ini dipicu oleh respons negatif pasar terhadap pidato Presiden RI. Kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai sebagian pelaku usaha sebagai sinyal monopoli.
“Padahal, tujuan pemerintah adalah memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran, manipulasi volume, dan harga ekspor demi menjaga devisa negara,” ujar Zeira melalui sambungan telepon, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, ketidakpastian ini dimanfaatkan spekulan untuk menekan harga di tingkat pabrik. Dampaknya langsung terasa di tingkat petani yang harga jual TBS-nya terus merosot.
DPRD Desak Sosialisasi dan Stabilitas Harga
Zeira menekankan perlunya sosialisasi intensif dari pemerintah pusat dan daerah kepada seluruh pelaku usaha CPO dan perkebunan sawit. Langkah ini krusial untuk menepis persepsi negatif dan kekhawatiran akan praktik monopoli dalam perdagangan komoditas.
“Kami di DPRD Sumut memandang perlu adanya penjelasan resmi dari Disperindag dan Dinas Perkebunan. Petani butuh kepastian, bukan sekadar rumor,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera bertindak agar harga TBS kembali stabil dan petani tidak terus menerus menanggung kerugian akibat kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik.
