MEDAN — Respons cepat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terhadap keluhan warga soal infrastruktur di Deli Serdang mendapat sorotan positif. Ketua DPW HARI Sumut, M. Khairuddin Hasibuan, menilai langkah Pemprov yang langsung turun ke lapangan dan mengalokasikan anggaran perbaikan Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Galang sebagai bentuk keseriusan yang patut didukung.
Menurut Amek Hasibuan, panggilan akrabnya, kebijakan ini tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik jalan. Pemprov juga bergerak menertibkan aktivitas galian C ilegal yang selama ini dikeluhkan warga sebagai penyebab utama kerusakan jalan di kawasan tersebut.
Perbaikan Jalan Harus Dibarengi Pengawasan Muatan Truk
Meski mengapresiasi langkah Pemprov, DPW HARI Sumut mengingatkan bahwa kualitas infrastruktur tidak akan bertahan lama jika tidak ada pengawasan ketat terhadap kendaraan angkutan barang. “Respons cepat pemerintah menjadi sinyal positif. Kami berharap pelaksanaan pekerjaan nantinya mengedepankan kualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” kata Amek Hasibuan dalam keterangannya, Senin.
Ia menekankan bahwa kerusakan jalan seringkali berulang akibat ulah kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL). Truk dengan muatan berlebih tidak hanya merusak aspal dan jembatan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.
DPW HARI Sumut Dorong UPPKB Kembali Diaktifkan
Untuk menekan angka pelanggaran, DPW HARI Sumut mendorong pemerintah mengaktifkan kembali seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang yang tersebar di Sumatera Utara. “Pengaktifan kembali UPPKB merupakan kebutuhan yang mendesak. Infrastruktur jalan dibangun menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, sehingga sudah sepatutnya dijaga melalui penegakan aturan terhadap kendaraan yang melanggar batas muatan,” ujar Amek.
Menurutnya, pencegahan selalu lebih baik ketimbang pemerintah terus menggelontorkan anggaran besar untuk memperbaiki jalan yang kembali rusak akibat kendaraan overload.
Sinergi Lintas Instansi Diperlukan untuk Efektivitas Penindakan
DPW HARI Sumut juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar efek jera terbangun.
Di sisi lain, perusahaan angkutan barang diharapkan memiliki komitmen mematuhi ketentuan batas muatan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan publik dan keberlanjutan pembangunan. “DPW HARI Sumut akan terus memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, kami tetap menjalankan fungsi sosial kontrol secara konstruktif,” tutup Amek Hasibuan.
