TAPANULI TENGAH — Sejumlah warga yang rumahnya rusak akibat banjir di Tapanuli Tengah mengaku belum menerima bantuan rehabilitasi yang semestinya. Laporan dari DPRD setempat menyebutkan ada warga dengan kategori rusak berat, sedang, hingga ringan yang belum tersentuh bantuan. Keluhan ini mendorong Komisi E DPRD Sumut menggelar RDP dengan DPRD Tapanuli Tengah untuk mengawal penanganan pascabencana.
Warga Mengeluhkan Bantuan Tidak Merata
Dalam RDP yang digelar pekan lalu, DPRD Tapanuli Tengah menyampaikan banyaknya laporan masyarakat terkait pendataan penerima bantuan. Tidak hanya bantuan perbaikan rumah, bantuan logistik dan kebutuhan dasar juga disebut tidak merata. “Jangan sampai masyarakat yang rumahnya hancur justru tidak mendapatkan bantuan. Pendataan harus objektif dan benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan,” tegas Anggota Komisi E DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani.
DPRD Minta Data Penerima Dibuka
Komisi E merekomendasikan agar Dinas Sosial Provinsi Sumut dan BPBD Sumut meminta Pemkab Tapanuli Tengah mengumumkan secara transparan daftar nama penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan konflik sosial dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Jika ada warga yang belum masuk daftar, harus dijelaskan apa penyebabnya. Transparansi adalah kunci agar tidak muncul prasangka,” ujar Rahmansyah.
Dugaan Bantuan Susu Tidak Disalurkan
RDP juga menyoroti dugaan penyimpangan bantuan berupa susu yang disebut berasal dari program Presiden Prabowo Subianto. DPRD Tapanuli Tengah menerima laporan tertulis bahwa bantuan tersebut tidak dibagikan kepada warga, bahkan diduga disimpan dan diperjualbelikan di luar daerah. “Kami tidak ingin ada bantuan kemanusiaan yang disalahgunakan. Semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius,” imbuh Rahmansyah.
Langkah Selanjutnya: Investigasi ke Kemensos
Menanggapi temuan tersebut, Komisi E DPRD Sumut menyatakan akan berkoordinasi dengan BPBD dan berkonsultasi ke Kementerian Sosial untuk memastikan fakta di lapangan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, mereka akan mendorong investigasi lebih lanjut. Komisi E menegaskan pengawasan terhadap penanganan pascabencana akan terus dilakukan hingga seluruh hak masyarakat terpenuhi. Sementara itu, Pemkab Tapanuli Tengah tidak hadir dalam RDP tersebut.
