MEDAN — Percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara pada tahun anggaran 2026 terus digenjot. Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut mencatat, dari 41 proyek yang sudah berjalan, sebagian besar merupakan pekerjaan peningkatan struktur jalan dan pemeliharaan berkala di sejumlah ruas prioritas.
Proyek Tersebar di 20 Daerah, dari Pesisir hingga Dataran Tinggi
Kepala Dinas BMBKCK Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan pengerjaan proyek infrastruktur tahun ini didorong agar rampung sesuai target. "Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, termasuk pada ruas-ruas yang menjadi prioritas di berbagai kabupaten/kota," ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Proyek-proyek tersebut tersebar di sedikitnya 20 daerah, antara lain Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunungsitoli, Nias Barat, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Sibolga, hingga Kota Medan dan Deli Serdang. Jenis pekerjaan bervariasi, mulai dari peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jembatan, hingga pembuatan talud, turap, dan bronjong sebagai pengaman jalan.
Tahap Kontrak hingga Tender: Jembatan Baru di Langkat Mulai Dibangun
Selain proyek yang sudah berjalan, terdapat 14 kegiatan pembangunan fisik yang telah memasuki tahap kontrak. Salah satu yang menonjol adalah pembangunan jembatan baru pada ruas Simpang Tiga Namu Unggas–Tangkahan di Kabupaten Langkat. Proyek ini termasuk dalam penanganan pascabencana dan PSD.
Sementara itu, 13 kegiatan lainnya masih dalam proses tender. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur PHTC, penanganan pascabencana, serta pembangunan turap pada ruas Kuala–Simpang Marike di Kabupaten Langkat. Beberapa di antaranya juga didanai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Peningkatan Konektivitas Antarwilayah Jadi Prioritas
Chandra menjelaskan, proyek yang tengah dikerjakan juga mencakup pembukaan dan penimbunan jalan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pemerintah provinsi menargetkan seluruh proyek fisik, baik yang bersumber dari PHTC, PSD, maupun TKD, dapat selesai tepat waktu guna mendukung kelancaran distribusi logistik dan mobilitas warga.
Pemprov Sumut akan terus memantau progres di lapangan dan memastikan tidak ada kendala berarti yang menghambat penyelesaian proyek. Dengan jumlah proyek yang cukup besar di tahun 2026, koordinasi antara dinas terkait dan kontraktor pelaksana menjadi kunci utama agar target pembangunan tercapai.
