MEDAN — Alokasi Rp1,372 triliun untuk infrastruktur jalan Sumut tahun 2026 bukan sekadar angka. Ini adalah pengakuan bahwa provinsi ini terlalu lama hidup dengan luka infrastruktur. Jalan rusak, biaya distribusi mahal, dan wilayah terisolir seperti pantai barat terus tertinggal.
Pemprov Sumut merinci alokasi tersebut: Rp672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis, Rp320,2 miliar untuk membuka jalan penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, serta Rp137 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana. Afirmasi pembangunan Kepulauan Nias dan infrastruktur dasar lainnya juga masuk dalam paket ini.
Kondisi Jalan Mantap Baru 74,12 Persen
Data Pemprov Sumut menunjukkan kondisi jalan mantap di Sumut baru mencapai 74,12 persen atau sekitar 3.006 kilometer. Sisanya, 25,88 persen, masih dalam kondisi rusak ringan dan berat. Artinya, pembangunan infrastruktur memang mendesak.
Namun, publik mulai ingin mendengar sesuatu yang lebih strategis. Di mana pusat hilirisasi sawit Sumut? Kawasan agroindustri pantai baratnya di mana? Pelabuhan industrinya ke mana? Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, jalan hanya akan mempercepat arus barang keluar daerah, bukan mempercepat kemajuan daerah itu sendiri.
Pantai Barat Mulai Masuk Radar Strategis
Yang menarik, pembangunan kali ini mulai memberi sinyal bahwa pantai barat Sumut perlahan masuk radar strategis. Selama bertahun-tahun, orbit utama ekonomi Sumut terlalu bertumpu pada Medan, Belawan, Deli Serdang, dan pantai timur. Daerah seperti Mandailing Natal lebih sering diposisikan sebagai penghasil bahan mentah atau daerah pinggiran.
Padahal, daerah seperti Madina sudah memiliki fondasi yang tidak kecil: Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, rencana Pelabuhan Palimbungan, wacana KEK Batahan, potensi energi, perkebunan, dan kini konektivitas jalan yang makin terbuka. Untuk pertama kalinya, pantai barat Sumut mulai memiliki syarat dasar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.
