MEDAN — Politikus Fraksi PKS yang juga anggota Komisi IV DPRD Medan itu menyoroti ketiadaan koordinasi antara pemerintah dan dewan sejak awal proyek bergulir. “Kami tidak pernah diundang dalam proses perencanaan atas kebijakan ini. Tahu-tahu proyek sudah masuk dan langsung dieksekusi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Risiko Pembiayaan dan Gangguan Program Daerah Lain
Datuk menegaskan, pemerintah pusat dan pemkot harus memastikan seluruh skema pembiayaan BRT berjalan transparan. Ia khawatir jika pembangunan atau operasional nanti membebani APBD, maka program pembangunan lain yang juga menjadi kebutuhan warga akan terganggu. “Kami berharap proyek PSN ini tidak membebani APBD Kota Medan,” tegasnya.
Penebangan Pohon dan Perubahan Wajah Kota Medan
Selain soal anggaran, dampak lingkungan menjadi perhatian serius. Datuk menyoroti penebangan pohon dalam jumlah besar di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur BRT. Meski pemerintah berkomitmen menanam kembali tiga kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang, ia menilai pemulihan fungsi ekologis tidak bisa instan.
“Pohon yang sudah puluhan tahun tumbuh dan memberikan keteduhan tidak bisa digantikan begitu saja. Ini tentu akan mengubah wajah Kota Medan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.
Kemacetan di Lokasi Proyek dan Nasib Pengemudi Angkot
Warga juga sudah merasakan dampak langsung berupa kemacetan di titik-titik pengerjaan proyek. Datuk mendesak pemerintah menerapkan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif agar mobilitas warga tidak semakin terhambat. Ia juga menyoroti potensi dampak ekonomi bagi pengemudi angkutan kota (angkot) yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi umum di Medan.
“Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru mengorbankan banyak pihak. Pengemudi angkot dan pelaku transportasi lokal harus mendapatkan perhatian,” ujarnya, sembari mendorong adanya skema transisi seperti integrasi layanan, pelatihan, atau peluang kerja baru.
DPRD Mendukung BRT, Asalkan Tak Tinggalkan Masalah Baru
Meski kritis, Datuk menegaskan pihaknya pada prinsipnya mendukung pembangunan transportasi massal modern. Menurutnya, BRT bisa menjadi solusi jangka panjang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan memperbaiki tata kelola transportasi perkotaan. Namun, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesainya infrastruktur.
“Pembangunan transportasi massal harus menjadi solusi bersama. Lingkungan harus tetap terjaga, ekonomi warga tidak boleh terpuruk, dan dampak sosial harus diminimalkan,” pungkasnya. Ke depan, ia meminta koordinasi dan komunikasi antara pemkot dan DPRD harus lebih baik. ***
