MEDAN — Kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas kembali mencuat jelang dua tahun masa kerjanya. Oesril Limbong, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik Sumatera Utara, menilai kebijakan yang dikeluarkan Pemko Medan selama ini tidak menunjukkan kebaruan dan masih mudah didikte kepentingan politik di sekelilingnya.
Menurut Oesril, program pembangunan strategis hingga sektor UMKM yang digagas Rico Waas tak ubahnya panggung kompromi. Ia bahkan menyayangkan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilainya tidak tepat sasaran.
"Sayang kali uang PAD dianggarkan, sia-sia. Kayak buang garam ke laut. Dua tahun ini Rico Waas membuktikan dirinya belum mampu lepas dari bayang-bayang patron politiknya. Kebijakan yang keluar saya nilai kental aroma kompromi meja makan. Seakan-akan masih disetir elit politik," ungkap Oesril Limbong, Selasa (4/8/2026) pagi.
UMKM Medan Tak Dipetakan Berdasarkan Potensi Kecamatan
Oesril menyoroti pengembangan UMKM yang dinilainya seragam dan tidak menyentuh potensi unik setiap kecamatan. Padahal, Medan memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sentra kuliner pesisir di Medan Belawan, industri kreatif di Medan Kota, hingga pusat tekstil dan fashion di kawasan lainnya.
Alih-alih membuat pemetaan berbasis potensi sektoral, Oesril menilai program yang berjalan masih bersifat seremonial. Pelatihan yang digelar disebutnya monoton dan merupakan pengulangan dari pola rezim sebelumnya.
"Kalau cuma sekadar bagi-bagi bantuan atau bikin bazar, itu program zaman dulu. Seharusnya gebrakan baru Rico itu memetakan UMKM berdasarkan potensi sektoral tiap kawasan di Medan. Namun karena tidak punya independensi gagasan, yang terjadi ya cuma fotokopi kebijakan lama," ujarnya.
Janji Dialog Terbuka dengan Warga Dinilai Gagal Total
Janji kampanye Rico Waas untuk berdialog secara mudah dengan masyarakat juga dinilai tinggal kenangan. Oesril menyebut protokoler di lingkungan Pemko Medan kini terlalu ketat, sehingga hanya kalangan tertentu yang bisa bertemu langsung dengan wali kota.
Akibatnya, warga yang ingin menyampaikan keluhan atau mendesak solusi cepat atas masalahnya justru kesulitan mendapatkan akses. Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan citra pemimpin muda yang dekat dengan rakyat yang dibangun saat masa kampanye.
Isu 'Geng Sunggal' Panaskan Suasana Politik Medan
Kritik ini semakin mengemuka di tengah kabar yang beredar di publik mengenai pembagian pengerjaan proyek di lapangan. Disebutkan, proyek-proyek tersebut dikuasai oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan kelompok politik tertentu, yang belakangan ramai disebut publik sebagai 'Geng Sunggal'.
Oesril Limbong memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, Kota Medan akan menjadi arena perang kepentingan politik yang pada akhirnya menyusahkan rakyatnya sendiri. Ia menegaskan bahwa independensi gagasan dan keberanian untuk memutus rantai kompromi politik menjadi syarat mutlak bagi Rico Waas untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin.
