MEDAN — Angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara mencapai titik kritis. Dari total sekitar 15 juta penduduk, BNNP Sumut mencatat 10 persen atau 1,5 juta jiwa menjadi pengguna narkoba. Angka ini menempatkan Sumut sebagai provinsi dengan jumlah pengguna tertinggi secara nasional.
Fokus Intervensi di Titik Masuk Utama dan Desa
Gubernur Bobby Nasution meminta agar pemberantasan tidak dilakukan secara sporadis. Ia menginginkan intervensi terpusat yang difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba.
"Pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.
Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho menjelaskan, kondisi geografis Sumut yang menjadi jalur utama masuknya narkoba menjadi faktor utama tingginya angka penyalahgunaan. Wilayah ini diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan yang menjadi pintu penyelundupan.
Ancaman di Usia Sekolah dan Kenaikan Barang Bukti
Kekhawatiran terbesar saat ini adalah pergeseran sasaran pengguna. Tatar mengungkapkan, pada 2025 penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun, namun trennya mulai merambah anak-anak usia sekolah.
"Narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya makin terjangkau, dan telah menyasar usia muda," tegas Bobby Nasution.
Data Kepolisian Daerah Sumut memperkuat kekhawatiran itu. Sepanjang 2025, sebanyak 1,6 ton narkotika jenis sabu-sabu berhasil diungkap. Angka ini naik 0,4 ton dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,2 ton.
Anggaran Terbatas, Pemprov Siap Bantu
Meski menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus serta anggaran yang terbatas, BNNP Sumut tetap fokus menekan peredaran di pintu masuk utama dan wilayah pedesaan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Nasution menyatakan komitmen Pemprov Sumut untuk membantu sisi anggaran. "Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba," tegasnya.
Selain penganggaran, langkah konkret yang sudah diambil Pemprov adalah memperbanyak kegiatan masyarakat dan program positif di daerah rawan narkoba. Edukasi juga diperkuat dengan menyisipkan pesan bahaya narkoba di setiap kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Mengapa Kolaborasi Ini Mendesak?
Permintaan Gubernur untuk intervensi terpusat bukan tanpa alasan. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, penanganan narkoba di Sumut membutuhkan sinergi lintas sektor. BNNP tidak bisa bekerja sendiri, terutama dengan keterbatasan personel dan anggaran.
"Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa," kata Tatar Nugroho.
Ke depannya, BNNP Sumut diminta menyusun program konkret yang akan didanai melalui APBD. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka peredaran yang mulai menunjukkan penurunan di sejumlah wilayah.
