MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menekankan pentingnya hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci utama mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Bumi Batak. Menurutnya, tanpa koordinasi yang solid antara Pemprov Sumut dan DPRD, program-program strategis berisiko tidak tepat sasaran.
Mengapa Sinergi Ini Mendesak untuk Sumut?
Pernyataan Wagub Surya muncul di tengah evaluasi pembangunan daerah yang menunjukkan disparitas masih terjadi. Beberapa kabupaten di pesisir timur dan barat Sumut kerap tertinggal dari sisi akses jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan dibandingkan Kota Medan dan sekitarnya.
“Pembangunan tidak bisa hanya terpusat di satu titik. Butuh perencanaan bersama antara gubernur, wakil gubernur, dan teman-teman di DPRD agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujar Surya dalam sebuah forum diskusi pembangunan di Medan, baru-baru ini.
Fokus pada Perencanaan Anggaran dan Pengawasan
Wagub Surya menyoroti dua aspek utama yang harus diperkuat dalam kolaborasi tersebut, yaitu perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta fungsi pengawasan legislatif. Ia menilai, jika kedua aspek ini berjalan beriringan, proyek pembangunan fisik dan non-fisik bisa lebih efisien.
“Eksekutif menyusun program, legislatif mengawasi dan mengkritisi. Ini bukan soal saling menjegal, tapi saling mengisi. Hasilnya nanti adalah pembangunan yang merata, dari Tapanuli hingga Sumatera Timur,” tambahnya.
Bagaimana Dampaknya bagi Warga di Pedesaan?
Dorongan kolaborasi ini diharapkan berdampak langsung pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa, seperti jalan hotmix, irigasi pertanian, dan akses air bersih. Dengan koordinasi yang lebih baik antara OPD dan anggota dewan daerah, alokasi dana desa dan dana alokasi khusus bisa lebih maksimal.
Wagub Surya juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. “Pembangunan merata artinya semua warga Sumut, di mana pun dia tinggal, punya hak yang sama atas listrik, jalan bagus, dan sekolah yang layak,” tegasnya.
Apa Langkah Konkret Selanjutnya?
Pemprov Sumut saat ini tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran mendatang. Wagub Surya memastikan bahwa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan menjadi ajang utama untuk menjaring aspirasi dari tingkat RT/RW hingga provinsi.
“Kami tidak ingin perencanaan hanya dilakukan di balik meja. Harus turun ke bawah, dengar keluhan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Baru setelah itu dirumuskan bersama DPRD,” pungkasnya.
