LANGKAT — Hilangnya aset negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat bukan hanya soal sembilan unit container bak sampah yang sebelumnya ramai diperbincangkan. Data dari BPK dan laporan yang dihimpun wartawan menunjukkan, total aset DLH yang tak terlacak mencapai 243 item dengan nilai Rp786 juta lebih.
Angka itu belum termasuk temuan serupa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Jika digabungkan, total nilai aset Pemkab Langkat yang tidak diketahui keberadaannya disebut menembus lebih dari Rp1,95 miliar.
Mengapa Aset Rp786 Juta Bisa Hilang Tanpa Jejak?
Sejumlah pihak menilai hilangnya aset dalam jumlah besar dan banyak item sulit dianggap sekadar kelalaian administratif. Seorang pemerhati kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya menduga ada unsur kesengajaan di balik raibnya barang-barang milik daerah tersebut.
“Barang-barang milik negara ini seperti tidak dijaga, atau lebih parah, sengaja dihilangkan oleh oknum tertentu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Kekhawatiran publik semakin bertambah setelah mengetahui bahwa DLH Langkat juga menerima anggaran pengadaan barang sebesar Rp310,4 juta yang diduga tidak tepat sasaran. Selain itu, total belanja barang yang diduga diperuntukkan bagi pihak ketiga disebut mencapai lebih dari Rp30 miliar.
Kepala DLH Bungkam, Publik Mendesak Tindakan
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Erwin Bachari, S.P., M.MA, belum membuahkan hasil. Saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Selasa (19/5/2026), ia memilih bungkam. Pesan yang dikirimkan telah diterima, namun tidak mendapat tanggapan meski telah beberapa kali dihubungi.
Sikap diam pejabat terkait justru semakin memperkuat spekulasi di tengah masyarakat. Seorang aktivis antikorupsi di Sumatera Utara menilai kasus ini bukan persoalan kecil. “Kalau aset sampai ratusan item bisa hilang tanpa jejak, publik berhak bertanya bagaimana sistem pengawasan internal berjalan,” katanya.
Publik kini mendesak Inspektorat Kabupaten Langkat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta aparat penegak hukum segera turun tangan. “Harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai aset negara hilang begitu saja tanpa ada proses hukum maupun evaluasi internal,” ujar seorang warga.
Apa Langkah Selanjutnya untuk Pengawasan Aset Daerah?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DLH Kabupaten Langkat terkait temuan 243 item aset senilai Rp786 juta lebih yang dilaporkan tidak diketahui keberadaannya. Kasus ini dinilai menjadi alarm serius bagi Pemkab Langkat untuk memperkuat sistem inventarisasi, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah agar kejadian serupa tidak terus berulang.
