MEDAN — Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat Indonesia (LPKMI) DPD Sumatera Utara kini memiliki kantor tetap di kawasan Sunggal, Deli Serdang. Peresmian kantor yang berlokasi di Jalan Medan–Binjai Kilometer 15, Pasar VI Diski itu digelar Minggu lalu dan ditandai dengan pemotongan tumpeng.
Acara dihadiri jajaran pengurus LPKMI DPD Sumut, masyarakat sekitar, serta perwakilan Pemerintah Desa Sei Semayang. Pada kesempatan yang sama, organisasi ini juga menggelar sosialisasi hukum tentang perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan sektor perbankan dan pembiayaan.
Mengapa Kantor Ini Dibutuhkan Warga?
Ketua Umum LPKMI, Suhardi, mengatakan kantor ini dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan edukasi terkait hak-hak konsumen. “Dengan berdirinya kantor LPKMI ini, kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang sosial dan perbankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memperkuat perlindungan konsumen di daerah tersebut.
Jangan Ragu Melapor soal Sengketa Bank
Ketua LPKMI DPD Sumut, Eka Sanjaya Surbakti, mengimbau masyarakat agar tidak ragu mencari pendampingan jika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen. “Berbagai permasalahan konsumen telah memiliki dasar hukum yang jelas sehingga masyarakat tidak perlu takut memperjuangkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Eka.
Ia menekankan, sektor perbankan dan pembiayaan menjadi salah satu area yang paling sering dikeluhkan warga. Mulai dari sengketa kredit, bunga yang tidak transparan, hingga praktik penagihan yang dianggap tidak sesuai prosedur.
Sosialisasi ke Desa-Desa dan Target Kepengurusan di 33 Kabupaten/Kota
LPKMI DPD Sumut berencana memperluas jangkauan dengan menggelar sosialisasi hukum di berbagai desa di Kabupaten Deli Serdang. Organisasi ini juga menargetkan pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Langkah itu diambil agar perlindungan konsumen dapat dirasakan secara merata, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di daerah terpencil. Sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat untuk mendukung target tersebut.
