LABUHANBATU SELATAN — Senator asal Sumatera Utara itu menekankan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan pembangunan tidak meleset sasaran. Dalam pertemuan dengan Kepala BPS Labusel Zainal Arifin dan Kepala Dinas Sosial Pemkab Labusel Cintra Isabella Simbolon, Muhammad Nuh menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan penyedia data.
Data Valid Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
“Data yang dihasilkan BPS sangat penting sebagai rujukan dalam proses legislasi maupun pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI. Kita harus bersinergi, termasuk mengampanyekan literasi Sadar Data di tengah masyarakat,” ujar Muhammad Nuh dalam keterangan yang diterima media.
Ia menambahkan, tanpa dukungan data yang akurat, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. “Karena ingin kebijakan yang disusun pusat, harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah,” tegasnya.
Sensus Ekonomi 2026 Sedang Berlangsung
Kunjungan ini juga menjadi momen untuk memantau pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang tengah berjalan. BPS saat ini melakukan pendataan dari pintu ke pintu (door to door) oleh petugas resmi sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Kabupaten Labusel Zainal Arifin menyambut baik perhatian DPD RI terhadap peran statistik dalam pembangunan. Dalam kesempatan itu, BPS memaparkan sejumlah indikator utama pembangunan di Labusel serta tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan kualitas data statistik daerah.
Membangun Koordinasi Lintas Lembaga
Muhammad Nuh berharap sinergi antara DPD RI dan BPS terus ditingkatkan, khususnya dalam penyediaan data yang relevan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan literasi data bagi para pengambil kebijakan di daerah.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam membangun koordinasi yang lebih kuat antara lembaga legislatif dan institusi penyedia data. Tujuannya, mendukung proses pembangunan daerah yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis pada kondisi nyata masyarakat.
