PAKPAK BHARAT — Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah paling barat Sumatera Utara ini naik 1,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dirilis Databoks Katadata.
Komposisi Anggaran: DAU Mendominasi, DBH Tumbuh
Dari total pagu Rp387,59 miliar, komponen terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp183,68 miliar. Disusul Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp36,49 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp24,66 miliar.
Proporsi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Pakpak Bharat terhadap transfer pusat masih sangat tinggi. DAU sendiri menyumbang hampir 47,4 persen dari total pagu TKD.
Realisasi Semester I: Terserap 63,17 Persen, Masih Ada Sisa Rp142,76 Miliar
Hingga pertengahan tahun, pemerintah daerah telah menyerap Rp244,83 miliar dari total pagu. Artinya, masih tersisa anggaran sebesar Rp142,76 miliar yang harus direalisasikan pada semester kedua 2026.
Kinerja penyerapan ini menjadi perhatian tersendiri. Biasanya, realisasi TKD cenderung meningkat menjelang akhir tahun seiring dengan percepatan belanja daerah dan penyelesaian proyek fisik.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Fokus pada Pelayanan Dasar
DAK Nonfisik sebesar Rp24,66 miliar biasanya dialokasikan untuk program-program prioritas seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta dana ketahanan pangan. Angka ini relatif kecil dibandingkan DAU, namun krusial untuk menjaga mutu layanan publik di daerah terpencil.
Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten dengan indeks kesulitan geografis yang tinggi di Sumatera Utara. Akses jalan yang terbatas dan sebaran permukiman yang tidak merata membuat efektivitas belanja DAK Nonfisik menjadi kunci.
Apa Dampaknya bagi Warga?
Dengan realisasi TKD yang mencapai 63,17 persen, Pemkab Pakpak Bharat dipastikan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program-program rutin hingga akhir tahun. Namun, percepatan penyerapan sisa anggaran menjadi tantangan, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang kerap terkendala cuaca dan medan.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengeksekusi belanja modal dan belanja barang agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
