DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Nias tidak hanya hadir sebagai peserta dalam perayaan HUT APKASI ke-26 dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran Bupati Yaatulo Gulo di Hall IKM, Deli Serdang, Kamis (2/7/2026), dimanfaatkan untuk menyerap praktik terbaik tata kelola pemerintahan dari daerah lain.
Forum untuk Kemandirian Fiskal Daerah
Rangkaian acara tidak sekadar seremoni. Para bupati yang tergabung dalam APKASI membahas strategi konkret mendorong kemandirian fiskal di tengah dinamika kebijakan transfer pusat ke daerah. Diskusi ini menjadi krusial bagi kabupaten-kabupaten yang masih bergantung pada dana perimbangan.
“Melalui partisipasi aktif dalam forum APKASI, Pemerintah Kabupaten Nias berkomitmen terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas pembangunan daerah, serta mengadopsi berbagai praktik terbaik,” demikian pernyataan yang dikutip dari keterangan resmi Pemkab Nias.
Mengapa Kehadiran Ini Penting bagi Nias?
Bagi Kabupaten Nias, forum seperti ini menjadi jendela untuk melihat langsung inovasi daerah lain yang sudah lebih dulu berhasil. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani sektor usaha mikro dan kecil.
Deli Serdang sendiri, sebagai tuan rumah, memiliki pengalaman dalam mengelola kawasan industri dan perdagangan yang bisa menjadi referensi. Pertemuan ini juga menjadi ajang lobi informal untuk menjalin kerja sama antar daerah di luar meja rapat resmi.
Sinergi APKASI di Usia Ke-26
APKASI yang kini memasuki usia ke-26 tahun terus berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Dalam perayaan kali ini, sejumlah penghargaan diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil dalam inovasi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.
Bupati Yaatulo Gulo terlihat mengikuti sesi demi sesi dengan saksama. Tidak ada agenda penandatanganan kerja sama spesifik yang diumumkan dalam kesempatan tersebut, namun kehadiran langsung di forum nasional dinilai penting untuk menjaga posisi tawar Nias dalam kebijakan pembangunan regional Sumatera Utara.
