MEDAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, mengapresiasi program tebus ijazah yang dijalankan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Waas–Zakiyuddin Harahap. Kebijakan tersebut dinilai sangat relevan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dalam upaya memulihkan hak dasar masyarakat.
Langkah strategis ini dianggap sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan ekonomi warga. Tia menyebut program ini tidak hanya sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen penting untuk memutus rantai pengangguran di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara.
"Program tebus ijazah dari Pemko Medan kami nilai sebagai langkah strategis dalam membuka kembali akses pendidikan dan dunia kerja bagi masyarakat yang sempat terhambat akibat keterbatasan ekonomi," kata Tia melalui keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
Ratusan Ijazah Warga Berhasil Ditebus dari Sekolah
Data capaian pemerintah menunjukkan program ini telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas. Berdasarkan laporan yang diterima legislatif, terdapat ratusan ijazah dari berbagai jenjang pendidikan yang kini telah kembali ke tangan pemiliknya setelah sempat tertahan di sekolah.
Persoalan ijazah tertahan menjadi masalah klasik yang sering menghambat produktivitas angkatan kerja. Tanpa dokumen fisik tersebut, banyak warga Medan kehilangan kesempatan untuk melamar pekerjaan di sektor formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Program tebus ijazah ini sangat relevan dengan semangat Hardiknas. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak bisa melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan karena ijazahnya tertahan, program ini menjadi solusi nyata," ujar Tia.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan tersebut mendorong agar jangkauan program ini terus diperluas. Sosialisasi masif di tingkat kecamatan hingga kelurahan diperlukan agar informasi bantuan sampai ke telinga warga yang benar-benar membutuhkan.
Pentingnya Sinergi Kebijakan Antara DPRD dan Pemko Medan
Keberhasilan eksekusi program ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pihak legislatif dan eksekutif. Tia menekankan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD harus berjalan beriringan dengan visi pembangunan manusia yang diusung Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Momentum Hardiknas 2026 harus menjadi titik balik untuk memperkuat kebijakan yang menyentuh akar rumput. Baginya, peringatan tahunan ini tidak boleh terjebak dalam seremoni belaka tanpa ada perubahan substansial pada kualitas hidup masyarakat.
"Peringatan Hardiknas tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga harus menjadi penguat kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat. Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa," tuturnya.
Tia menambahkan, akses pendidikan yang merata tanpa hambatan administratif adalah kunci pembangunan daerah. Ia ingin memastikan tidak ada lagi siswa di Medan yang merasa masa depannya suram hanya karena persoalan biaya penebusan ijazah.
Harapan Terwujudnya Pendidikan Inklusif di Kota Medan
Visi jangka panjang dari program ini adalah menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Sinergi antara DPRD dan Pemko Medan diharapkan mampu menghilangkan sekat-sekat ekonomi yang selama ini menghalangi warga kurang mampu untuk berprestasi.
"Dengan sinergi antara DPRD dan Pemko Medan, cita-cita menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan diharapkan dapat benar-benar terwujud di Kota Medan, sejalan dengan semangat Hardiknas 2026," ucapnya.
Pemerintah Kota Medan diharapkan terus melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme penebusan ijazah ini. Hal tersebut bertujuan agar proses administrasi di lapangan semakin cepat dan tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Medan.
