Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersiap membuka rekrutmen 9.759 Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2026 mendatang untuk memperkuat pelayanan publik. Formasi guru menjadi prioritas utama dengan kuota mencapai 5.060 posisi, disusul tenaga kesehatan dan teknis yang tersebar di puluhan organisasi perangkat daerah.
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi rencana pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) besar-besaran untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 9.759 formasi telah diusulkan oleh puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan setempat.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas arahan pusat terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Utara, Muhammad Taufik Tarigan, mengungkapkan bahwa usulan tersebut merupakan hasil pendataan mendalam terhadap kebutuhan riil di lapangan.
“Tahun 2026 ini Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Saat ini sudah ada 21 OPD yang mengusulkan kebutuhan sebanyak 9.759 formasi,” ujar Taufik Tarigan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (30/4/2026).
Prioritas Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Dalam rincian usulan tersebut, sektor pendidikan mendapatkan alokasi paling dominan. Dinas Pendidikan Sumut tercatat membutuhkan 5.060 guru baru untuk mengisi pos-pos pengajaran di berbagai tingkatan sekolah. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas edukasi di wilayah Sumatera Utara.
Selain tenaga pendidik, sektor kesehatan juga mendapatkan porsi signifikan. UPTD Rumah Sakit Haji Medan memproyeksikan kebutuhan sebanyak 1.100 tenaga kesehatan. Sementara itu, Dinas Perhubungan diusulkan mendapat tambahan 693 tenaga teknis guna mengoptimalkan layanan transportasi dan infrastruktur publik.
Taufik menjelaskan, dasar pelaksanaan rekrutmen ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026. Regulasi tertanggal 12 Maret 2026 tersebut mengatur tentang penyusunan kebutuhan ASN secara nasional untuk memperkuat stabilitas dan akuntabilitas birokrasi.
Evaluasi Kompetensi dan Penataan Struktur ASN
Hingga awal April 2026, total ASN yang bertugas di lingkungan Pemprov Sumut mencapai 35.838 orang. Sebagai bagian dari pembenahan internal, pemerintah telah melakukan penilaian kompetensi atau profiling terhadap 2.268 pegawai melalui Assessment Center untuk memastikan penempatan yang tepat sasaran.
Proses penilaian ini mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari 42 pejabat pimpinan tinggi pratama hingga ratusan pejabat fungsional ahli madya dan muda. Pemetaan ini krusial agar rekrutmen CPNS baru nantinya dapat bersinergi dengan struktur yang sudah ada, menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan bersih.
“Penerimaan CPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan akuntabel, serta mengurangi pengangguran dan memperkuat stabilitas nasional,” kata Taufik menjelaskan visi besar di balik rekrutmen tersebut.
Kesiapan Anggaran Belanja Pegawai
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Sumut, Muhammad Yusuf Siregar, memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait ketersediaan anggaran. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan gaji dan tunjangan bagi ribuan calon pegawai baru tersebut.
Berdasarkan data terkini, beban belanja pegawai Pemprov Sumut masih berada di posisi aman karena belum menyentuh angka 30 persen dari total APBD. Rasio ini memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menambah personel tanpa mengganggu kesehatan anggaran pembangunan.
“Hingga tahun 2026, belanja pegawai Pemprov Sumut belum mencapai 30% dari APBD Sumut. Namun, saat ini BKD masih menunggu jawaban resmi dari BKAD. Setelah itu, baru kita sampaikan usulan formasi CPNS ini secara resmi ke Menpan RB,” pungkas Yusuf.
