SUMATERA UTARA — Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengakui kehadiran DSI sempat memicu tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha. Apalagi, entitas anyar ini digadang-gadang menjadi satu-satunya gerbang ekspor untuk komoditas seperti sawit dan batu bara.
“Nanti kami juga akan memberikan pembaruan kepada pasar setiap dua sampai tiga minggu sekali mengenai perkembangan yang ada,” ujar Pandu dalam diskusi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurut Pandu, keterbukaan informasi menjadi kunci agar ketidakpastian yang sempat melanda pasar bisa berubah menjadi risiko yang lebih terukur. Ia menegaskan, DSI bukan lahir untuk bikin resah, melainkan menciptakan ekosistem perdagangan komoditas yang lebih sehat dan menguntungkan Indonesia.
Pandu menyebut pihaknya siap menampung segala masukan dari pelaku industri selama masa transisi. Komunikasi dua arah, katanya, menjadi jembatan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
“Kami harus hadir dan menjawab semua kekhawatiran yang ada. Tugas kami adalah mendengar, menampung, lalu menerjemahkannya kepada regulator,” pungkas dia.
DSI dibentuk atas mandat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor. Badan ini juga merespons temuan praktik under-invoicing yang selama ini merugikan negara.
Status DSI sebagai perusahaan pelat merah resmi disandang setelah Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menggenggam satu persen saham Seri A Dwiwarna. Penandatanganan dilakukan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Dony Oskaria, dan CIO Pandu Sjahrir.
“Hari ini sudah menjadi BUMN ya. Itu sudah selesai tadi pagi kita sudah tanda tangan,” ungkap Dony di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Meski demikian, Dony belum bersedia membeberkan nama calon Direktur Utama DSI. Ia hanya memastikan detail struktural akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.
Pandu menambahkan, DSI akan memastikan setiap transaksi ekspor komoditas strategis berjalan akuntabel dan sesuai acuan harga pasar. Langkah ini sekaligus mengoptimalkan pengelolaan devisa negara.
“DSI mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor,” jelas Pandu dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (10/5/2026).
Kehadiran DSI diharapkan mampu membersihkan praktik ekspor yang selama ini tidak transparan. Dengan update rutin setiap 2-3 pekan, pasar punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan skema baru yang mulai berlaku awal Juni mendatang.