MEDAN — Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat Provinsi Sumatera Utara digelar untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan pengungsi di wilayah tersebut. Forum ini merupakan tindak lanjut dari Forum Koordinasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopdensi) sekaligus sarana berbagi data antarinstansi terkait keberadaan warga negara asing (WNA) di Sumut.
Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Sumut, Parlindungan, menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul di lapangan. Di antaranya aktivitas bekerja secara ilegal oleh orang asing, pelanggaran tata tertib, dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
"Sumatera Utara sebagai wilayah strategis jalur internasional memiliki tantangan yang cukup kompleks dalam pengawasan orang asing, khususnya pengungsi dan pencari suaka," ujar Parlindungan dalam keterangannya, Senin lalu.
Parlindungan menegaskan bahwa keberadaan pengungsi dan pencari suaka harus tetap dipantau sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Ia menilai persoalan ini merupakan isu kemanusiaan lintas batas yang membutuhkan kerja kolektif.
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh unsur Timpora tingkat provinsi, perwakilan UNHCR dan IOM Sumatera Utara, serta para Kepala Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi di wilayah Medan. Keterlibatan organisasi internasional ini dinilai krusial untuk penanganan pengungsi yang memerlukan pendekatan khusus.
Parlindungan menilai kondisi di lapangan memerlukan penguatan pengawasan terpadu serta integrasi data antarinstansi secara real-time. Dengan begitu, penanganan terhadap setiap temuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Forum ini diharapkan mampu membangun sinergi yang lebih solid di antara seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah Sumatera Utara yang kerap menjadi pintu masuk bagi orang asing dari berbagai negara.