MEDAN — Sumatera Utara resmi memulai langkah besar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui Sumut Halal Fest 2026 yang digelar di Ex-Medan Club, Kota Medan. Festival yang berlangsung pada 26–27 Agustus 2026 ini mempertemukan tiga institusi kunci: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan BPJPH dalam satu rangkaian agenda kolaboratif pertama di daerah tersebut.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan bahwa industri halal tidak lagi sekadar alternatif, melainkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang serius digarap.
Empat Agenda Utama dalam Dua Hari
Sumut Halal Fest 2026 tidak hanya menjadi ajang seremonial. Panitia menyiapkan empat rangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat. Pertama, Workshop 1.000 Sertifikasi Halal UMKM Sumatera Utara yang menjadi program unggulan untuk memperluas jangkauan produk bersertifikat halal.
Kedua, Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara dan Himpunan Doktor Ekonomi Syariah (HADESYA) yang membahas pengembangan industri halal secara akademis. Ketiga, Rapat Penyusunan Program Kerja Ekonomi Syariah bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumatera Utara. Rangkaian ditutup dengan Tabligh Akbar bersama Ustaz Nasional Hilman Fauzi.
UMKM Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Syariah
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa permintaan produk halal meningkat pesat baik di pasar nasional maupun global. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
“Industri halal dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik nasional maupun global. Karena itu, kita perlu terus meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Utara agar semakin banyak produk unggulan daerah yang memenuhi standar halal, memiliki daya saing, dan dapat menjadi penggerak perekonomian Sumatera Utara,” ujar Gubernur.
Senada dengan itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut Sumatera Utara memiliki potensi besar karena didukung banyak pengusaha dan UMKM. Menurutnya, peningkatan jumlah produk halal dari daerah ini akan membuka peluang pasar yang lebih luas seiring berkembangnya gaya hidup halal.
“Sumatera Utara memiliki banyak pengusaha dan UMKM. Dengan semakin meningkatnya produk halal dari Sumatera Utara, akan semakin terbuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan UMKM. Halal lifestyle saat ini juga semakin luas, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu peluang bagi produk UMKM Sumatera Utara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar,” jelas Ahmad Haikal Hasan.
Bank Indonesia: Halal Value Chain Bukan Sekadar Sertifikat
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menekankan bahwa ekonomi syariah mencakup rantai nilai halal yang luas, mulai dari makanan dan minuman, modest fashion, kosmetik, pariwisata ramah muslim, hingga ekonomi pesantren. Sertifikasi halal hanyalah pintu masuk.
“Ekonomi syariah bukan lagi sekadar sektor yang terbatas, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi riil dan memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, termasuk bagi Sumatera Utara,” ujarnya.
Bank Indonesia memandang sertifikasi halal perlu didukung peningkatan kualitas produk, pengemasan, branding, digitalisasi, akses pembiayaan, serta perluasan pasar. Sinergi antara pemerintah, BI, BPJPH, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, ulama, dan komunitas UMKM diharapkan mampu mendorong Sumatera Utara menjadi produsen dan bagian dari rantai pasok halal nasional dan global.
