SUMATERA UTARA — Perum Bulog menelusuri dugaan penyalahgunaan beras subsidi SPHP yang dikemas ulang menjadi karung 50 kilogram oleh oknum mitra Rumah Pangan Kita. Seorang mitra berinisial RH memesan 4 ton per hari selama dua hari berturut-turut, total 8 ton, jauh di atas pola penjualan normal. Bulog telah menonaktifkan enam pegawainya di wilayah DKI Jakarta dan menyerahkan RH ke Polres Jakarta Timur.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap praktik repacking beras SPHP dalam konferensi pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (29/10). Kasus bermula dari informasi penangkapan pelaku pengemasan ulang di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, yang kemudian dilacak hingga ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Penelusuran nomor polisi truk pengangkut beras membawa petugas ke rekaman CCTV kantor Bulog DKI Jakarta dan dokumen surat jalan. Dari situ, pembelian tercatat melalui aplikasi Klik SPHP mengarah ke pemilik RPK berinisial RH, wiraswasta yang terdaftar sebagai mitra sejak 27 Agustus 2026.
Pola Pesanan 4 Ton Sehari yang Memicu Kecurigaan
Aturan pemesanan beras SPHP menetapkan kuantum sekitar 2-4 ton per transaksi untuk setiap RPK. Namun Rizal menyoroti frekuensi pesanan RH yang dinilai tidak wajar.
"Dua hari berturut-turut pesannya 4 ton. Nah, ini makanya lagi kami sedang dalami," ujar Rizal.
Menurut dia, penjualan 4 ton dalam sepekan sudah tergolong tinggi. "Lazimnya rata-rata seminggu itu udah paling hebat bisa jual 4 ton," katanya. Bulog kini menelusuri mengapa transaksi bernilai besar itu tidak terdeteksi lebih awal oleh petugas penerima pesanan.
Enam Pegawai Bulog dan Dua Pejabat Bapanas Dinonaktifkan
Bulog membentuk satuan tugas terpadu bersama kepolisian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak internal yang membantu atau membiarkan praktik tersebut. Enam pegawai yang bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta dinonaktifkan, mulai dari tingkat kantor wilayah hingga bagian yang menangani bidang terkait. Dua pejabat Badan Pangan Nasional (Bapanas) turut dinonaktifkan.
Rizal menegaskan penonaktifan bersifat sementara selama pemeriksaan, bukan penetapan kesalahan. "Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya kan nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu yang bersangkutan, sampai betul-betul terbukti atau tidak," tegasnya.
Satgas Periksa RPK di Seluruh Indonesia
Satgas khusus yang dibentuk Bulog akan menertibkan penyaluran beras pemerintah dan memeriksa mitra RPK di seluruh Indonesia. Pemeriksaan menyasar mitra dengan pola pemesanan melebihi kuantum atau terlalu sering dalam waktu berdekatan. Jika pegawai Bulog terbukti terlibat, Rizal menyatakan pihaknya menindaklanjuti sesuai aturan dan proses hukum.
Bulog juga membuka saluran pengaduan bernama BELLA (BULOG Intelligent Assistant) yang terhubung dengan pengawas internal perusahaan. Masyarakat diminta melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan pegawai Bulog melalui kanal tersebut.
Apa Artinya bagi Harga Beras dan Mitra RPK Lain
Beras SPHP merupakan instrumen stabilisasi harga yang disalurkan dengan harga eceran tertentu, sehingga penyimpangan pada rantai distribusinya berpotensi mengganggu sasaran program. Repacking ke karung 50 kilogram mengindikasikan beras subsidi dijual kembali sebagai beras komersial dengan margin lebih tinggi.
Bagi mitra RPK yang beroperasi normal, pengetatan pemeriksaan pola pesanan berpotensi memperlambat pasokan jangka pendek. Namun penertiban ini juga menjadi sinyal bahwa Bulog memperketat pengawasan mitra, termasuk melalui pencocokan data Klik SPHP dengan volume penjualan riil di lapangan.
