MEDAN — Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Utara menilai penguatan rantai pasok lokal menjadi kunci agar program Makan Bergizi Gratis tidak memicu tekanan inflasi daerah. Lonjakan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar untuk program nasional itu berpotensi mengganggu keseimbangan pasokan dan harga jika tidak diimbangi tata kelola distribusi yang cermat.
Karena itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diminta memprioritaskan penyerapan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan setempat. Kebijakan itu disampaikan dalam acara peningkatan tata kelola di Asrama Haji Medan, Jumat (18/9/2026).
Permintaan Harian SPPG Harus Selaras dengan Produksi Wilayah
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Iman Gunadi menegaskan besarnya volume kebutuhan pangan harian program tersebut harus diselaraskan secara presisi dengan potensi produksi wilayah setempat.
"Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan," kata Iman Gunadi.
Iman menambahkan, diversifikasi menu harian dan pemanfaatan komoditas pangan lokal menjadi strategi kunci. Keduanya dinilai mampu menjaga pemenuhan gizi masyarakat berjalan beriringan dengan stabilitas ketahanan pangan daerah.
Tata Kelola Dapur Tentukan Mutu dan Kestabilan Pasokan
Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Alfi Syahriza menyoroti tata kelola dapur yang efisien dari hulu ke hilir. Menurut dia, perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, dan jadwal distribusi menentukan kestabilan pasokan sekaligus keamanan mutu makanan.
"Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran," tutur Alfi Syahriza.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Diminta Jadi Budaya Kerja
Alfi menegaskan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak boleh dianggap sekadar gugur kewajiban administratif. Sertifikat itu wajib menjadi budaya kerja mendasar dalam pengolahan makanan harian di setiap dapur SPPG.
"Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan. Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri," ujar Alfi.
Dampak ke Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan
Melalui integrasi antara efisiensi tata kelola dapur dan penyerapan hasil tani daerah, pemerintah berharap keberadaan SPPG tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi warga. Program itu juga diharapkan membendung potensi inflasi serta menggerakkan roda perekonomian lokal secara berkelanjutan.
Bagi petani dan nelayan di Sumut, kebijakan ini berpotensi membuka pasar tetap dengan volume pembelian yang stabil setiap hari. Namun, kesiapan produksi dan distribusi di tingkat kampung akan menentukan apakah pasokan mampu mengimbangi permintaan dapur SPPG yang beroperasi serentak.
