MEDAN — Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Bapperida Sumatera Utara, Sry Puspa Sary, membuka langsung forum yang berlangsung di Medan tersebut. Ia menyebut FGD ini sebagai momentum untuk mencari solusi pembiayaan di luar anggaran pemerintah.
Sejumlah program dan kegiatan PRKBI di Sumatera Utara belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD. Kondisi itu mendorong Bapperida menjajaki sumber dana lain yang lebih berkelanjutan.
Program PRKBI Sudah Masuk RPJMD hingga APBD
Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan, menilai Sumatera Utara telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengarusutamaan agenda pembangunan rendah karbon. Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (RPRKBI) telah tersusun.
Program dan kegiatan PRKBI juga sudah terintegrasi ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, hingga APBD. Menurut Agus, tahap berikutnya adalah memperkuat implementasi di lapangan.
"Setelah dokumen RPRKBI tersusun dan berbagai kegiatan PRKBI terintegrasi dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran daerah, kini saatnya kita memperkuat implementasinya. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan pendanaan untuk membiayai seluruh kebutuhan program yang telah direncanakan," ujar Agus Marwan.
Lima Opsi Pendanaan yang Dibahas dalam FGD
Peserta forum mendiskusikan sejumlah peluang pembiayaan alternatif yang berpotensi menutup celah anggaran. Berikut opsi yang masuk pembahasan:
- Pemanfaatan pendanaan iklim (climate finance)
- Kemitraan pemerintah dan swasta
- Investasi hijau
- Pendanaan berbasis hasil (result-based financing)
- Sumber pembiayaan lain yang mendukung target pembangunan rendah karbon
Sry Puspa Sary menegaskan forum ini penting untuk memetakan potensi pendanaan yang bisa ditindaklanjuti secara konkret.
"Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting dalam rangka mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara. Kami berharap melalui diskusi ini dapat terpetakan berbagai potensi pendanaan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti secara konkret untuk mendukung pelaksanaan program PRKBI," ujar Sry Puspa Sary.
Dukungan Bappenas dan Pemerintah Inggris
FGD ini terlaksana atas dukungan Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), hasil kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO). Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.
Agus Marwan berharap diskusi ini menghasilkan strategi mobilisasi pendanaan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Sumatera Utara. Rekomendasi dari forum akan menjadi bahan tindak lanjut bagi perangkat daerah terkait.
