TANJUNGBALAI — Peninjauan itu dilakukan Fadly bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Fadly Lubis, Kabag Kesra Sofian Pohan, Kabag Prokopim Ari Wiyoga, lurah, dan kepala lingkungan setempat.
Rombongan mendatangi langsung rumah-rumah calon penerima manfaat dan berdialog dengan warga Sei Merbau. Program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya dinilai belum layak huni.
434 Usulan Penerima Masih Tahap Verifikasi
Fadly menyebut jumlah usulan tahun ini mencapai 434 calon penerima. Angka itu sudah didata dan diajukan Dinas Perkim ke Kementerian PKP.
"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun ini melalui Dinas Perkim telah mendata dan mengusulkan sebanyak 434 calon penerima bantuan BSPS. Saat ini tim sedang memverifikasi semua usulan, harapannya semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan memberi manfaat bagi masyarakat penerima manfaat," ujar Fadly.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan data calon penerima sesuai kriteria, mulai dari kondisi rumah hingga status ekonomi keluarga.
Menunggu Validasi Tenaga Fasilitator Balai BP3KP Sumatera II
Setelah verifikasi lapangan rampung, usulan warga Tanjungbalai masih harus melewati proses validasi. Validasi dilakukan Tenaga Fasilitator Lapangan dari Balai BP3KP Sumatera II Kementerian PKP.
"Pelaksanaannya saat ini sudah sampai tahap verifikasi lapangan dan sedang menunggu proses validasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dari Balai BP3KP Sumatera II Kementerian PKP," jelas Fadly.
Hasil validasi itu yang nantinya menentukan siapa saja dari 434 nama yang berhak menerima bantuan bedah rumah. Warga Sei Merbau berharap prosesnya rampung tanpa hambatan administrasi.
Apa Itu Program BSPS
BSPS merupakan bantuan stimulan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah. Dana bantuan diberikan langsung kepada penerima untuk membiayai perbaikan struktur, atap, lantai, atau sanitasi rumah.
Pemko Tanjungbalai mengusulkan program ini sejak awal 2026. Kelurahan Sei Merbau menjadi salah satu titik peninjauan karena jumlah rumah tidak layak huni di kawasan pesisir itu cukup banyak.
Fadly berharap seluruh tahapan, dari verifikasi hingga validasi, selesai sesuai jadwal. Dengan begitu, warga penerima bisa segera merasakan manfaat bantuan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
