SUMATERA UTARA — Kementerian Sosial masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap 3 tahun 2026 untuk dua program utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Proses distribusi dimulai sejak 20 Juli 2026 dan berlangsung secara bertahap hingga periode September.
Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rutin menerima bansos tetapi belum mendapat kiriman, tidak serta-merta berarti status kepesertaan dicabut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pencairan berbeda antarwilayah maupun antar penerima.
Jadwal Resmi Pencairan Bansos 2026
PKH dan BPNT disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun. Berikut pembagian periodenya berdasarkan pola penyaluran pemerintah:
- Tahap 1: Januari-Maret 2026
- Tahap 2: April-Juni 2026
- Tahap 3: Juli-September 2026
- Tahap 4: Oktober-Desember 2026
Karena September masih berada dalam periode tahap 3, penerima yang belum mendapat bantuan di awal atau pertengahan periode belum tentu gagal menerima. Perbedaan waktu pencairan dapat terjadi lantaran distribusi dilakukan melalui bank Himbara maupun mekanisme lain yang telah ditetapkan.
7 Penyebab Bansos Belum Masuk Rekening
Pemerintah terus memutakhirkan data penerima bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran ini membuat daftar penerima bersifat dinamis. Akibatnya, ada penerima baru yang masuk dan penerima lama yang dinilai tidak layak dapat dikeluarkan.
Berikut sejumlah hal yang perlu dicek jika bansos tahap 3 belum cair:
1. Penyaluran Masih Berlangsung Bertahap
Tidak semua KPM menerima bantuan secara bersamaan. Proses administrasi dan distribusi di tiap wilayah berbeda, sehingga waktu pencairan antar-KPM bisa berbeda meski dalam satu periode yang sama.
2. Data Penerima Sedang Dimutakhirkan
Evaluasi data dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Perubahan status ekonomi atau kondisi keluarga dapat memengaruhi hasil penilaian kelayakan pada periode berikutnya.
3. Terjadi Perubahan Desil
Keluarga yang sebelumnya berada di desil rendah namun mengalami peningkatan ekonomi berpotensi naik kelas. PKH dan BPNT hanya ditujukan bagi masyarakat dalam kategori desil 1 sampai desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka yang masuk desil 5 hingga 10 umumnya tidak lagi menjadi prioritas.
4. Ada Anggota Keluarga yang Tidak Berhak
Status pekerjaan dalam satu Kartu Keluarga menjadi indikator penilaian. Keluarga dapat gugur jika terdapat anggota berstatus ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD, maupun pekerjaan lain dengan tingkat pendapatan tertentu.
5. Komponen PKH Tidak Lagi Terpenuhi
Khusus penerima PKH, bantuan diberikan berdasarkan komponen tertentu, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Jika kondisi keluarga berubah dan tidak lagi memiliki komponen tersebut, kepesertaan dievaluasi.
6. Masalah Data Kependudukan
Kendala administrasi seperti NIK tidak sinkron dengan Kartu Keluarga, perubahan data yang belum diperbarui, atau perbedaan data dengan sistem pusat dapat menghambat pencairan. Perpindahan domisili juga memengaruhi proses penyaluran jika data alamat belum diperbarui.
7. Kendala Rekening atau Perbankan
Bagi penerima yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pastikan rekening dalam status aktif. Rekening yang belum aktif atau bermasalah dapat menyebabkan bantuan tertahan di bank penyalur.
Masyarakat dapat memantau status penerimaan melalui kanal resmi Kementerian Sosial. Waspadai pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan bansos dengan imbalan tertentu, karena proses penetapan penerima tidak dipungut biaya apa pun.
