TANJUNG BALAI — Komitmen Pemerintah Kota Tanjung Balai terhadap program strategis nasional kembali ditegaskan. Kali ini, daerah yang dikenal sebagai kota pelabuhan di pesisir timur Sumatera tersebut resmi ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Awal Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Medan.
Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Fadly Abdina, sengaja hadir mewakili Pemkot dalam forum yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (2/9/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Tim GTRA kabupaten/kota se-Sumatera Utara bersama Kantor Pertanahan dan instansi terkait.
Penyelarasan Kebijakan Pusat, Provinsi, dan Daerah
Forum ini dirancang menjadi ruang strategis penyelarasan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk pelaksanaan reforma agraria pada tahun anggaran 2026. Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang mewakili Gubernur selaku Ketua Tim GTRA Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Surya memberikan arahan strategis bagi pelaksanaan program tahun depan. Sebelum pembukaan, agenda lebih dulu diisi dengan penyampaian laporan penyelenggaraan GTRA oleh pihak provinsi serta arahan dari Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN mengenai kebijakan nasional penataan agraria.
Puncak agenda diakhiri dengan pemaparan rencana kerja GTRA dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama. Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Fadly Abdina, menyebut bahwa keikutsertaan ini adalah cerminan keseriusan daerahnya dalam menghadirkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
Fokus pada Penataan Aset dan Akses Ekonomi Masyarakat
Reforma agraria diarahkan tidak hanya berhenti pada urusan legalisasi aset atau sertifikasi tanah. Secara substantif, program ini juga menyasar pembukaan akses ekonomi masyarakat terhadap sumber daya yang dimiliki, agar lahan bisa dikelola menjadi produktif dan menyejahterakan.
Pemkot Tanjung Balai menilai pendekatan kolaboratif dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan. Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan pertanahan menjawab kebutuhan riil di lapangan dan mampu meminimalkan potensi konflik agraria di kemudian hari.
Dampak bagi Warga Tanjung Balai
Partisipasi aktif dalam forum ini diharapkan memberi hasil nyata bagi masyarakat. Prioritas utamanya adalah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang selama ini kerap menjadi persoalan.
Selain itu, dengan tertatanya penguasaan lahan, produktivitas ekonomi warga dapat meningkat dan pembangunan daerah berjalan lebih inklusif. Pemkot Tanjung Balai optimistis penguatan sinergi bersama pemerintah provinsi ini membuat pelaksanaan reforma agraria lebih efektif dan tepat sasaran di wilayahnya.
