MEDAN — Transformasi digital layanan kekayaan intelektual di Indonesia memasuki babak baru. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) resmi mensosialisasikan penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan permohonan merek, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menjadi salah satu peserta yang menyatakan dukungan penuh.
Kegiatan yang digelar secara daring pada Senin (27/7) itu dibuka langsung oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Dr. Fajar Sulaeman Taman. Dari sisi Sumut, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, serta jajaran terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut.
Mengapa Tarif PNBP Merek Disesuaikan?
Dalam pemaparannya, Fajar Sulaeman Taman menjelaskan bahwa penyesuaian tarif bukan sekadar perubahan biaya. Kebijakan ini merupakan langkah adaptif pemerintah untuk menjawab kebutuhan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.
"Penyesuaian PNBP dilatarbelakangi oleh kebutuhan penguatan sistem digital layanan merek guna mendukung percepatan transformasi digital," jelasnya. Langkah ini juga bertujuan memastikan kelancaran proses administrasi dan pemeriksaan substantif merek secara lebih optimal.
Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pemeriksaan Merek
Salah satu poin kunci dalam sosialisasi itu adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam proses pemeriksaan substantif merek. DJKI menargetkan agar proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu kini bisa lebih akurat dan efisien.
Dengan dukungan AI, pemeriksaan merek diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Penguatan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi fokus utama untuk membangun ekosistem layanan kekayaan intelektual yang adaptif terhadap perkembangan digital.
Dampak bagi Masyarakat dan Pelaku UMKM di Sumut
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sumut dalam sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mendukung transformasi layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pihaknya optimistis layanan yang semakin mudah, cepat, dan berbasis teknologi akan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek.
Hal ini dinilai krusial, terutama bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara yang mulai menyadari nilai strategis kekayaan intelektual. Dengan layanan yang lebih modern, diharapkan pertumbuhan permohonan merek di Sumut dan Indonesia secara umum terus meningkat.
