TAPANULI TENGAH — Berkurangnya tutupan hutan akibat alih fungsi lahan yang tak terkendali dan perubahan iklim disebut-sebut menjadi pemicu utama meluasnya banjir di sejumlah wilayah Tapanuli Tengah. Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) pun mendesak adanya aksi nyata dari pemerintah, dunia usaha, hingga akademisi untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan.
Ketua YSSC, Hari S. Siregar, menegaskan bahwa peristiwa banjir yang terjadi bukan sekadar bencana musiman, melainkan dampak langsung dari degradasi lingkungan yang sudah berlangsung lama. Menurutnya, krisis sumber daya air dan potensi longsor akan terus membesar jika tidak ada intervensi serius.
Program Spirit Green dan Penanaman di Manduamas
“Bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah menjadi pengingat bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Penanaman pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan bersama untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan,” ujar Hari dalam keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026.
Melalui program Spirit Green, YSSC mengajak berbagai elemen masyarakat memperluas gerakan penghijauan, khususnya di kawasan yang mengalami degradasi. Sebagai langkah awal, yayasan telah melakukan penanaman pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Manfaat Ganda Rehabilitasi Hutan
Hari menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan penanaman pohon memiliki manfaat ganda. Selain meningkatkan daya serap air dan mengurangi risiko banjir serta erosi, upaya ini juga menjaga keberlanjutan sumber mata air.
“Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin besar kemampuan lingkungan menyerap karbon. Ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung target pengendalian perubahan iklim sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat,” katanya.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Target Nasional
Penyelesaian persoalan lingkungan, menurut Hari, tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor dinilai mutlak diperlukan agar gerakan penghijauan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pemulihan ekosistem.
Di tingkat nasional, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyebut bahwa Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis berdasarkan data tahun 2024. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan lahan berkelanjutan menjadi prioritas utama yang melibatkan sinergi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
