MEDAN — Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen itu, ia menegaskan komitmen efisiensi anggaran tanpa mengorbankan layanan dasar warga.
SiLPA Rp 592 Miliar dan Nihil Utang Jangka Panjang
Salah satu poin utama yang dijelaskan Rico adalah kondisi keuangan daerah yang sehat. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Pemkot Medan secara resmi menyatakan tidak memiliki kewajiban utang jangka panjang. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp 592 miliar.
“Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026,” ujar Rico dalam sidang paripurna.
Anggaran Banjir Rp 255 Miliar: 1.350 Titik Selesai, 1.225 Sisanya Dituntaskan
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKS dan Gerindra soal penurunan belanja modal, Rico menjelaskan bahwa 2025 adalah tahun penyesuaian. Meski ada penghematan, penanganan banjir tetap jadi prioritas utama dengan alokasi anggaran fantastis lebih dari Rp 255 miliar yang tersebar di tiga program strategis.
“Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap,” tegasnya.
Rico juga menerangkan kendala normatif terkait normalisasi sungai yang merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II). APBD Medan tidak bisa langsung digunakan untuk pekerjaan itu selain untuk koordinasi dan pembebasan lahan.
PAD 2025 Capai Rp 3 Triliun, Digitalisasi Digenjot untuk Cegah Kebocoran
Di sektor pendapatan, realisasi PAD tahun 2025 mencapai Rp 3 triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp 6,3 triliun. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak, Pemkot Medan mempercepat transformasi digital secara masif.
“Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak,” jelas Rico.
Efisiensi Cerdas: Anggaran Pangan Dialihkan ke Program MBG
Langkah efisiensi lain yang disorot adalah tidak direalisasikannya anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada 2025. Setelah evaluasi internal, seluruh indikator aktivitas tersebut telah ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya,” sebut Rico.
UHC Tetap Jalan, e-KTP Bisa untuk Berobat di Luar Kota
Rico memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima. Bahkan, e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS.
Di bidang infrastruktur estetika, Pemkot menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang.
