STABAT — Pertemuan antara Bupati Langkat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bukan sekadar ajang silaturahmi biasa. Di balik meja rapat di Kantor Kejati Sumut, Medan, tersimpan agenda serius: memastikan setiap kebijakan pembangunan di Langkat tidak melenceng dari aturan.
Kepatuhan Hukum Jadi Prioritas Kepemimpinan Baru
Syah Afandin menegaskan bahwa kunjungannya ke Medan merupakan bentuk keseriusan dalam memperkuat kepatuhan hukum pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Saya ingin di bawah kepemimpinan saya, Kabupaten Langkat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, transparan, serta maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, SH, M.AP. Sementara dari pihak Kejati Sumut, hadir Herlina Setyorini selaku Asisten Pembinaan, Agung Ardyanto selaku Asisten Pengawasan, Rizaldi selaku Kasi Penerangan Hukum, serta Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Asbach.
Pendampingan Hukum untuk Mencegah Masalah Administrasi
Bupati berharap Kejati Sumut dapat terus memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta masukan konstruktif kepada Pemkab Langkat. Menurut Syah Afandin, sinergi ini penting untuk meminimalisasi potensi permasalahan administrasi maupun hukum dalam pelaksanaan roda pemerintahan.
"Kami tetap membutuhkan dukungan, masukan, dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan, baik dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun layanan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," ungkapnya. Dengan begitu, setiap proses pengambilan kebijakan tetap berada dalam koridor hukum.
Kejati Sumut Siap Dukung Pemerintahan yang Akuntabel
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin menyambut baik komitmen yang ditunjukkan Pemkab Langkat. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah daerah melalui berbagai bentuk layanan hukum sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.
Menurut Muhibuddin, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, dan berintegritas. Dukungan ini mencakup pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Langkat dan Kejati Sumut berharap sinergi kelembagaan semakin kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Langkat.
