MEDAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memperkuat sistem pengawasan layanan jaminan fidusia dengan menggandeng tim dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Langkah ini diambil untuk memastikan tata kelola administrasi hukum yang akuntabel dan transparan di wilayah tersebut.
Penguatan Satgas Fidusia Jadi Prioritas
Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignatius MT Silalahi, menerima kunjungan Tim Kerja Penanganan Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Ditjen AHU di Medan, Rabu. Pertemuan itu membahas pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, hingga sistem pemantauan dan evaluasi layanan fidusia.
Ignatius menegaskan komitmen kantornya untuk menjalankan layanan jaminan fidusia secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan. "Kami berterima kasih atas kunjungan dan arahan dari tim pusat," ujarnya.
Mengapa Pengawasan Fidusia Diperketat?
Pembahasan kemudian berlanjut ke Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum. Fokus utamanya adalah penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan jaminan fidusia dan penghapusan jaminan fidusia.
Menurut Tim Kerja Penanganan Jaminan Fidusia, Satgas Fidusia memiliki peran krusial. Tugasnya meliputi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja Kementerian Hukum, khususnya di sektor layanan fidusia.
Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
Tim dari Ditjen AHU menyatakan bahwa penguatan Satgas Fidusia menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola layanan administrasi hukum yang akurat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Layanan jaminan fidusia sendiri banyak digunakan oleh masyarakat dan pelaku UMKM di Sumatera Utara untuk mendapatkan akses pembiayaan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan proses pendaftaran hingga penghapusan fidusia bisa berjalan lebih tertib dan bebas dari praktik yang merugikan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Kanwil Kemenkum Sumut berkomitmen mendorong layanan administrasi hukum yang adaptif dan berintegritas. Penguatan Satgas Fidusia ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Sumatera Utara.
