TAPANULI TENGAH — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) tengah mengakselerasi proses pendataan By Name By Address (BNBA) bagi masyarakat terdampak bencana alam. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan akurat, akuntabel, dan tepat sasaran bagi seluruh korban yang berhak menerima.
Komitmen Penyaluran Bantuan dan Validasi Data Tahap Dua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, menegaskan bahwa seluruh korban bencana yang telah terdata, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua, dipastikan akan memperoleh bantuan dari pemerintah. Saat ini, tim teknis sedang melakukan penyempurnaan terhadap data tahap kedua yang masih memerlukan koreksi administratif.
“Untuk tahap kedua yang masih ada koreksi akan kita sempurnakan. Kepada masyarakat di Kabupaten Tapteng kami mohon bersabar. Bagi yang belum masuk tahap pertama, selanjutnya akan kita sisir kembali,” ujar Basarin usai memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng, Kamis (30/4/2026). Basarin hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Percepatan Pendataan BNBA Korban Bencana Alam Sumut.
Dalam kesempatan tersebut, Basarin juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu merasa resah atau berbondong-bondong mendatangi kantor pos tanpa jadwal yang jelas. Ia menjamin bahwa proses pemanggilan warga akan dilakukan secara tertib melalui kantor pos atau bank penyalur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses distribusi dana bantuan di lapangan.
Strategi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Basarin menjelaskan bahwa percepatan pendataan BNBA ini merupakan instruksi langsung dan bagian dari strategi nasional dalam penanganan pascabencana di wilayah Sumatera Utara. Langkah ini juga telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, dengan mengedepankan prinsip akurasi dan integritas data yang terhubung langsung ke sistem nasional kebencanaan.
“Pendataan BNBA ini menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan, termasuk penyaluran bantuan serta program rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, data harus benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Basarin menyampaikan pesan dari Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Kehadiran tim provinsi ke Tapteng bertujuan untuk merumuskan kebijakan teknis agar tidak ada warga terdampak yang terlewatkan.
Tim percepatan ini melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, aparat penegak hukum, hingga instansi teknis seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Tapteng dan BNPB. Basarin menegaskan bahwa seluruh personel tim diinstruksikan untuk segera turun ke lapangan guna melakukan sinkronisasi data secara langsung. Fokus utama saat ini adalah menghimpun dan memvalidasi laporan agar bantuan dapat segera dicairkan tanpa kendala birokrasi yang berlarut-larut.
Sinergi Lintas Sektoral dan Ketersediaan Dana Bantuan
Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi, menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah provinsi sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah pascabencana. Menurutnya, dana bantuan sebenarnya sudah tersedia di lembaga penyalur seperti BRI dan Kantor Pos Sibolga, namun pencairannya sangat bergantung pada kesesuaian data yang diajukan oleh pemerintah daerah.
“Bantuan sebenarnya sudah tersedia, bahkan ada di kantor pos maupun bank penyalur. Yang diperlukan adalah kesesuaian data. Ini yang harus kita benahi bersama agar tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat,” jelas Mahmud Efendi. Ia menekankan bahwa keakuratan data adalah kunci utama agar bantuan tidak memicu kecemburuan sosial atau masalah hukum di kemudian hari.
Mahmud juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tapteng agar melepaskan ego sektoral dalam penanganan bencana. Ia meminta Dinas Sosial, Dinas Perkim, BPBD, dan instansi lainnya untuk bekerja secara terintegrasi. Penanganan dampak bencana, menurutnya, adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan koordinasi menyeluruh agar proses pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal dan efektif.
