SIMALUNGUN — Hutan Raya Kabupaten Simalungun berubah menjadi panggung kritik sosial, Sabtu (1/8/2026). Ratusan delegasi spesies hewan dari Simalungun, Asahan, Batu Bara, Medan, Deli Serdang, hingga Toba berkumpul mengikuti seminar bertajuk "National Seminar on Safeguarding Public Speech for Public Officials 2026". Acara ini digelar sebagai respons atas rentetan blunder komunikasi pejabat publik di Sumatera Utara.
Miss Pussy Noni memimpin diskusi dengan menohok tiga peristiwa besar yang dinilai menjadi preseden buruk tata kelola informasi. Ketiganya adalah kasus wabah babi tahun 2019, drama penertiban pelat kendaraan BL asal Aceh pada September 2025, dan sidak jalan rusak di Simalungun yang viral di media sosial.
Kasus Wabah Babi 2019: Sentimen Adat yang Terluka
Miss Pussy Noni mengingatkan kembali tragedi komunikasi akhir 2019, saat ribuan ternak babi terserang virus ASF. Pemprov Sumut disebut terkesan grusa-grusu dengan melontarkan opsi pemusnahan massal atau stamping out untuk memutus rantai virus.
Kebijakan itu menjadi bom waktu horizontal karena menyenggol sentimen adat dan budaya di Sumatera Utara. Demonstrasi besar bertajuk "SAVE BABI" pun pecah. "Apapun, disini ada kelalaian protokoler, tim komunikasi dan humas, bukan Gubernurnya!, sehingga melukai warga/manusia Sumut lainnya, apapun alasannya!", tegas Miss Pussy dalam seminar tersebut.
Penertiban Pelat BL: Niat Baik yang Berujung Tudingan Diskriminasi
Kasus kedua yang dibedah adalah penertiban pelat kendaraan BL asal Aceh pada September 2025. Niat awalnya menegakkan aturan pajak truk perusahaan demi pendapatan asli daerah (PAD). Namun, aksi di lapangan dinilai spontan tanpa koordinasi dan sosialisasi matang antar-provinsi.
Isu ini melar menjadi tudingan "razia diskriminatif" terhadap dua provinsi bergengsi tersebut. Para pejabat pun sibuk menggelar konferensi pers dan klarifikasi. "Disini juga ada kelalaian protokoler, tim komunikasi dan humas, bukan Gubernurnya!, sehingga melukai warga/manusia Sumut dan Aceh lainnya, apapun alasannya!", teriak Miss Pussy lagi.
Sidak Jalan Rusak: Viral Baru Bertindak
Sambil melirik Menteri PU Kembar Babun, Miss Pussy Noni menyindir aksi pejabat yang baru turun tangan setelah jalan rusak Kerasaan–Perdagangan di Kabupaten Simalungun viral. Jalan sepanjang 30 kilometer yang menjadi urat nadi perekonomian itu disebut 'dibiarkan' hampir 5 tahun.
Begitu ramai di media sosial, para pejabat manusia langsung melakukan sidak dan mengunggahnya ke medsos. "Disini juga ada kelalaian protokoler, tim komunikasi dan humas, bukan Bupatinya!, sehingga melukai warga/manusia Kab.Simalungun lainnya, apapun alasannya!", ujarnya.
Pesan Babi Hutan Sepuh: Hewan Lebih Amanah dari Manusia
Puncak acara terjadi ketika seekor Babi Hutan sepuh naik ke mimbar dan memeluk Miss Pussy. "Inang, kami rubia-rubia, ula padan-padanken ras manusia. Ia kalak e serakah, ndarami nakan i kerangan, angin, ras lawit nari. Kita selaku rubia-rubia la pernah ngerusahi manusia, apai ka nggit man duit APBN!", katanya dalam bahasa Karo.
Pernyataan itu mengundang haru seluruh hadirin. Miss Pussy pun berbisik, "Saudara saudaraku, kita jadikan pelajaran kurang baik atas apa yang terjadi kepada manusia, kita buktikan saja bahwa hewan lebih amanah, jujur dan bukan bangsa serakah. Ingat kita lebih awal diciptakan Tuhan ada dibumi ini, kita yg harus mengajari manusia bagaimana berprilaku yang beradab."
Kritik untuk Birokrasi yang Tak Belajar dari Kesalahan
Seminar ini menegaskan satu hal: kegagalan komunikasi publik sering kali bukan terletak pada pucuk pimpinan, melainkan pada tim humas yang gagal membaca situasi sosial dan budaya lokal. Tiga kasus yang diangkat memiliki pola sama—kebijakan diambil tanpa sosialisasi, tanpa koordinasi, dan tanpa empati terhadap warga.
"When humans fear to speak against corruption, animals take over!" demikian pesan yang menggema di akhir acara. "Disaat manusia bingung dan takut bicara tentang antikorupsi maka hewan akan ambil alih!"
Catatan terpisah, manajemen redaksi Koranprabowo.id menyampaikan permohonan maaf karena web mereka tidak bisa diakses sejak 2 Mei 2026 akibat kelalaian penyedia layanan PT. QCI. Somasi dua kali diabaikan dan sembilan instansi negara telah dimintai bantuan untuk mengusut kasus ini.
