MEDAN — Kepala Bapenda Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian, S.STP., M.Si, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kanwil Kemenkum Sumut didampingi para kepala bidang. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kanwil, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H.
Dalam pertemuan tersebut, Agha memaparkan sejumlah program inovasi yang tengah dan akan dijalankan Bapenda. Ia menegaskan seluruh terobosan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami ingin memastikan seluruh terobosan dan inovasi pelayanan perpajakan daerah memiliki payung hukum yang kuat, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum sehingga dapat mendukung peningkatan PAD Kota Medan,” ujar Agha dalam keterangan yang diterima, Senin.
Pendampingan Hukum untuk Inovasi Pajak Daerah
Agha meminta Kanwil Kemenkum Sumut memberikan pandangan, masukan, serta pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan inovasi Bapenda. Menurutnya, kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar kebijakan berjalan optimal.
Langkah ini dinilai krusial mengingat sektor pajak daerah menjadi tulang punggung PAD Kota Medan. Tanpa regulasi yang jelas, inovasi berisiko menimbulkan sengketa atau gugatan di kemudian hari.
Kanwil Kemenkum Apresiasi, Ingatkan untuk Tak Cepat Puas
Ignatius Mangantar Tua Silalahi menyambut baik inisiatif Bapenda. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah diinisiasi sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan daerah.
Menurut Ignatius, program yang dijalankan Bapenda sudah berada di arah yang benar. Namun, ia mengingatkan jajaran Bapenda untuk tidak cepat berpuas diri.
“Terus lakukan penyempurnaan. Lahirkan inovasi-inovasi baru yang adaptif, responsif, dan selaras dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan masyarakat Kota Medan di masa mendatang,” kata Ignatius.
Target PAD: Inovasi Harus Berdampak Langsung
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target PAD Kota Medan. Dengan pendampingan hukum dari Kanwil Kemenkum, setiap kebijakan perpajakan daerah diyakini lebih tahan uji secara legalitas.
Bapenda sendiri telah menjalankan sejumlah program digitalisasi pelayanan pajak, seperti pembayaran online dan jemput bola ke wajib pajak. Seluruh inovasi itu kini tengah di-review aspek hukumnya agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.
