MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar program ketahanan pangan presiden tidak berhenti di tingkat provinsi atau kabupaten. Menurutnya, implementasi kebijakan harus menyentuh hingga ke desa dan dipahami oleh masyarakat luas.
“Tugas kita adalah bagaimana program presiden ini bisa terimplementasi sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami masyarakat,” kata Bobby di hadapan peserta diklat, Selasa (28/7/2026).
Bobby menilai kebijakan pusat di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil positif, terutama dari sisi penyerapan hasil panen petani yang terus membaik. Ia pun mengajak organisasi Tani Merdeka untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut guna memaksimalkan potensi para ahli di bidang pertanian.
Zonasi Pertanian dan Peternakan Jadi Strategi Baru
Menanggapi arahan gubernur, Ketua DPW Tani Merdeka Sumut Gusmiyadi menyatakan kesiapan organisasinya mengawal kebijakan pangan dari tingkat basis. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan sistem zonasi pertanian dan peternakan di Sumut.
Gusmiyadi menilai zonasi menjadi langkah pembenahan yang dimulai dari level paling bawah. Dengan sistem ini, setiap wilayah akan difokuskan pada komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi lahan dan sumber daya setempat.
Sumut Diusulkan Jadi Pusat Konsolidasi Petani Nasional
Selain zonasi, Gusmiyadi melontarkan gagasan progresif pasca-pastinya Sumut batal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. Ia mengusulkan penyiapan agenda alternatif untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai poros konsolidasi petani tingkat nasional.
“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” tegas Gusmiyadi.
Penutupan kegiatan edukasi politik dan teknis pertanian itu juga dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Sumut tidak hanya menunggu program dari pusat, tetapi juga menyiapkan infrastruktur kelembagaan petani yang lebih terstruktur. Dengan zonasi dan konsolidasi, diharapkan hasil panen bisa lebih terukur dan rantai distribusi pangan semakin pendek.
