MEDAN — Sebanyak 21 proyek infrastruktur darurat digeber serentak di delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Proyek ini merupakan respons cepat Pemprov Sumut terhadap kerusakan akibat bencana yang terjadi sebelumnya, dengan fokus pada pemulihan akses dan pengamanan wilayah rawan longsor serta banjir.
Delapan Wilayah Prioritas: Dari Pesisir hingga Pegunungan
Lokasi proyek mencakup Kabupaten Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal (Madina). Masing-masing daerah memiliki karakteristik kerusakan yang berbeda, mulai dari jembatan putus hingga tebing longsor yang mengancam jalan provinsi.
Jenis pekerjaan yang didominasi adalah perbaikan oprit jembatan, pembangunan dinding penahan tanah (talud), serta penggantian jembatan yang rusak total. Proyek-proyek ini masuk dalam kategori penanganan pascabencana yang harus selesai dalam waktu singkat.
Alasan Percepatan: Ekonomi Daerah Tidak Boleh Macet
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Sumatera Utara Chandra Dalimunthe menegaskan pentingnya intervensi cepat di wilayah terdampak. Menurutnya, infrastruktur yang rusak berkepanjangan akan memutus rantai distribusi barang dan jasa, terutama di daerah pegunungan dan pesisir yang aksesnya terbatas.
“Kami terus berupaya memastikan alur pelaksanaan pembangunan, dari mulai proses tender hingga kontrak berjalan efektif dan terukur, termasuk untuk pembangunan penanganan pasca bencana,” ujar Chandra di Medan, Selasa (14/7/2026).
Progres Fisik dan Tahapan Kontrak
Selain 21 proyek darurat, dinas terkait juga mematangkan 14 kegiatan fisik yang sudah memasuki tahap kontrak dan 13 kegiatan lain yang masih dalam proses tender. Seluruhnya merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat dan Proyek Strategis Daerah yang dikejar target realisasinya tahun ini.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan transparan. Dana bersumber dari alokasi transfer ke daerah serta dana bagi hasil sawit, dua instrumen fiskal yang menjadi andalan Pemprov Sumut untuk pembangunan infrastruktur.
Komitmen Akuntabilitas: Anggaran Sawit untuk Pemulihan
Pemprov Sumut berkomitmen mengawal setiap tahapan proyek agar segera dimanfaatkan masyarakat. Penggunaan dana bagi hasil sawit untuk infrastruktur kebencanaan menjadi salah satu strategi agar pemulihan tidak bergantung sepenuhnya pada APBD murni yang terbatas.
“Evaluasi terus dilakukan guna memastikan penyerapan anggaran, termasuk alokasi dana transfer ke daerah serta dana bagi hasil sawit, berjalan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas publik,” kata Chandra.
Dengan percepatan ini, diharapkan akses warga di delapan kabupaten/kota terdampak bencana bisa pulih sebelum musim hujan berikutnya tiba. Pemerintah juga akan memantau ketat progres fisik di lapangan setiap pekan.
