MEDAN — Bobby Nasution menyampaikan harapan itu saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/7/2026). Menurutnya, dukungan anggaran dari pusat masih sangat krusial untuk mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak.
“Kami harap 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD-nya dikembalikan,” ujar Bobby.
Anggaran Tambahan Rp 10,68 Triliun untuk Tiga Provinsi
Pemerintah pusat sebelumnya telah mengembalikan alokasi TKD untuk Sumatera Utara sekitar Rp 6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerima sekitar Rp 1,1 triliun yang langsung dialokasikan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengungkapkan secara nasional pemerintah telah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp 10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana. Sumut menjadi salah satu penerima utama.
Transparansi dan Pengawasan Jadi Kunci
Bobby menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran tersebut secara transparan. Ia menyatakan Pemprov Sumut siap menerima monitoring dari pusat maupun publik agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran.
“Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan, kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan ke depannya,” katanya.
Apa yang Harus Dilakukan Pemkab dan Pemkot?
Dalam kesempatan itu, Bobby juga meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut memanfaatkan tambahan anggaran tersebut untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ia menyebut dua prioritas: pembangunan infrastruktur fisik dan program nonfisik yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
Ia mengajak seluruh kepala daerah memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Sumut. Menurutnya, rehabilitasi dan pembangunan pascabencana hanya bisa berjalan cepat jika ada sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota.
Bencana yang melanda Sumut pada 2025 disebut masih menyisakan dampak signifikan, terutama di sektor ekonomi masyarakat. Pemprov Sumut berharap kepastian anggaran dari pusat bisa menjadi fondasi pemulihan yang lebih terencana.
