SUMATERA UTARA — Politisi Fraksi PKB itu menyampaikan pernyataan tersebut di kompleks parlemen, Senin (15/6). Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang aktif dalam misi perdamaian dunia harus berada di garda terdepan dalam mendukung setiap upaya diplomasi yang mengakhiri konflik bersenjata.
Dampak Ekonomi Global dan Harga Minyak Jadi Taruhan
Oleh Soleh menekankan bahwa perjanjian damai ini bukan sekadar urusan politik bilateral. "Kesepakatan ini diharapkan membawa dampak positif bagi dunia internasional. Dengan situasi yang lebih kondusif, harga minyak dunia dapat kembali stabil, begitu juga harga berbagai kebutuhan pokok," ujarnya.
Stabilitas di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi titik rawan konflik, dinilai akan memulihkan kepercayaan pasar. Fluktuasi harga energi selama periode perang telah memberikan tekanan inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia.
Peringatan Keras: Jangan Sampai Israel Rusak Perdamaian
Dalam pernyataannya, Oleh Soleh secara spesifik menyoroti potensi gangguan dari pihak ketiga. Ia memperingatkan agar Israel, yang merupakan sekutu dekat AS, tidak melakukan provokasi militer yang dapat merusak perjanjian yang baru saja diraih.
"Israel yang menjadi sekutu Amerika juga tidak boleh menyerang Iran. Langkah dan taktik Israel harus diwaspadai. Jangan sampai Israel merusak perjanjian damai itu dengan melakukan serangan lagi ke wilayah Iran," tegas anggota komisi bidang hubungan internasional itu.
Peringatan ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa dinamika politik di Timur Tengah masih rapuh dan dapat berubah sewaktu-waktu jika ada aktor yang tidak setuju dengan kesepakatan tersebut.
Komitmen Bersama untuk Mengakhiri Blokade
Dukungan yang diminta Oleh Soleh mencakup pengakuan penuh terhadap kesepakatan yang menandai berakhirnya blokade militer AS di Selat Hormuz. Ia menilai langkah ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.
"Amerika Serikat dan Iran harus sama-sama berkomitmen menjaga perdamaian. Tidak boleh ada lagi peperangan di antara kedua negara. Kesepakatan damai ini harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak," tambahnya.
Desakan dari Komisi I DPR ini menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera merumuskan sikap resmi dan langkah diplomatik konkret, baik melalui jalur bilateral maupun forum multilateral seperti PBB dan OKI. Sikap proaktif Indonesia dinilai penting untuk memastikan kepentingan nasional, terutama terkait pasokan energi dan stabilitas ekonomi, tetap terlindungi.
