MEDAN — Gelombang pengawalan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) bergerak masif di Sumatera Utara. Ribuan warga dari berbagai elemen—pedagang, buruh, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa—long march dari Medan Club menuju Kantor Gubernur Sumut pada Jumat (19/6/2026) siang.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Massa menuntut evaluasi total standar keamanan pangan dan penindakan tegas terhadap indikasi penyelewengan anggaran MBG. “Kami bergerak untuk mendukung penuh keberlanjutan program ini sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Koordinator Aksi, Suratman dan Wildan Ansori Hasibuan, dalam pernyataan resminya.
Gubernur Bobby Nasution tidak tinggal diam. Ia turun menemui massa di depan gerbang, lalu mengajak perwakilan masuk ke ruang rapat untuk membahas tuntutan secara komprehensif. Hasilnya, Bobby berkomitmen mengawal aspirasi ini ke tingkat pusat.
“Saya akan menyampaikan petisi tertulis dari LMP-MBG ke hadapan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Bobby di hadapan awak media. Ia menyebut program MBG memiliki dampak eksponensial—tidak hanya bagi kesehatan anak, tetapi juga bagi UMKM yang terlibat dalam ekosistem penyediaannya.
Isu ketahanan pangan anak dan transparansi anggaran menjadi kepentingan mendasar yang menyentuh dapur masyarakat bawah. Massa menolak wacana penghapusan program yang dinilai sudah berjalan positif. Mereka juga mendesak Badan Gizi Nasional untuk bertindak tegas terhadap oknum yang menyelewengkan anggaran.
“Kami tidak ingin program mulia ini dicoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas perwakilan aksi. Kehadiran lintas elemen—dari pedagang hingga mahasiswa—menandakan bahwa isu ini telah menjadi urusan bersama.
Bobby Nasution mengungkapkan fakta menarik: program MBG kini menjadi salah satu indikator penting bagi orang tua siswa dalam menentukan sekolah untuk anak mereka. “Kita memiliki frekuensi yang sama untuk menjaga kualitas program ini agar tetap berjalan prima,” ujarnya lugas.
Program ini, lanjut Bobby, membawa multiplier effect—dari sisi sosial-pendidikan hingga pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM yang terlibat dalam penyediaan makanan mendapat dampak langsung dari program nasional ini.
Aksi diakhiri dengan penyerahan dokumen petisi secara formal. Massa membubarkan diri dengan tertib menjelang sore hari, memperlihatkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Langkah selanjutnya ada di tangan pemerintah pusat.