Komisi I DPR Tutup Raker dengan Menhan dan Panglima TNI, Bahas Materi Kerahasiaan Negara

Penulis: Hamzah Effendi  •  Rabu, 10 Juni 2026 | 15:31:31 WIB
Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI membahas kerahasiaan negara.
I DPR Tutup Raker dengan Menhan dan Panglima TNI, Bahas Materi Kerahasiaan Negara LEAD: Rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI digelar tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (10/6/2026). Keputusan menutup akses publik diambil karena agenda menyangkut kerahasiaan dan isu strategis nasional. ISI:

SUMATERA UTARA — Ketua Komisi I DPR Utut Adianto membuka rapat dengan menyatakan kuorum terpenuhi setelah tujuh fraksi menyatakan hadir. "Berdasarkan catatan, sudah tujuh fraksi yang hadir. Kuorum sudah memenuhi tata tertib," ujarnya di ruang rapat Komisi I.

Alasan Rapat Ditutup untuk Publik

Usai memastikan kuorum, Utut meminta persetujuan seluruh anggota untuk mengubah status rapat dari terbuka menjadi tertutup. Permintaan itu didasari materi diskusi yang dinilai mengandung unsur kerahasiaan negara.

"Ibu, bapak, saya mohon persetujuan. Karena ini sifatnya sangat strategis dan juga ada unsur kerahasiaan negara. Bismillahirrahmanirrahim, rapat kami buka dan kami nyatakan tertutup," kata Utut.

Jajaran Puncak TNI Hadir Lengkap

Rapat dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Para Kepala Staf Angkatan dari tiga matra juga turut hadir: KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Kehadiran jajaran puncak militer secara lengkap mengindikasikan agenda yang dibahas memiliki bobot strategis tinggi. Forum seperti ini biasanya membahas postur pertahanan, pengadaan alutsista, atau kebijakan keamanan yang tidak bisa dikonsumsi publik secara langsung.

Praktik Umum Rapat Tertutup DPR

Rapat tertutup antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI bukanlah hal baru. Prosedur ini lazim diterapkan ketika materi diskusi menyangkut data intelijen, dokumen pertahanan, atau rencana operasional militer.

Kendati demikian, keputusan menutup akses publik kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan pegiat transparansi. Mereka menilai DPR dan pemerintah perlu memberikan penjelasan umum mengenai pokok bahasan tanpa membuka detail rahasia negara.

Hingga rapat usai, tidak ada pernyataan resmi yang dirilis kepada media mengenai keputusan atau kesimpulan yang dihasilkan dalam forum tertutup tersebut.

Reporter: Hamzah Effendi
Back to top