MEDAN — Persoalan klasik sektor pertanian kembali mencuat dalam masa reses anggota DPRD Sumut di Dapil VII yang meliputi Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan. Politisi PKB, Muniruddin Ritonga, menemukan bahwa petani di wilayah tersebut masih berhadapan dengan dua masalah utama: distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat waktu dan infrastruktur irigasi yang terbengkalai.
Berdasarkan aspirasi yang dihimpun selama sepuluh hari reses, Muniruddin mengungkapkan bahwa kelangkaan pupuk subsidi bukan satu-satunya persoalan. Lebih dari itu, sistem distribusi yang kacau membuat petani menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat.
“Saat petani membutuhkan pupuk pada masa awal tanam, pupuk belum tersedia. Ketika pupuk datang, tanaman sudah memasuki fase akhir. Ini tentu merugikan petani,” ujarnya di Gedung DPRD Sumut, Selasa (2/6/26).
Akibat keterlambatan ini, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal demi menyelamatkan hasil panen. Biaya produksi pun membengkak di saat harga komoditas pertanian tak menentu.
Persoalan kedua yang tak kalah genting adalah kerusakan jaringan irigasi. Muniruddin menilai, kondisi ini telah mengubah peta pertanian di kawasan tersebut. Banyak petani yang sebelumnya menanam padi kini beralih menjadi pekebun lantaran saluran air tidak lagi mengalir ke sawah mereka.
“Padahal secara karakteristik wilayah, kawasan tersebut sangat potensial untuk mendukung produksi pangan. Kerusakan irigasi membuat petani kesulitan mendapatkan pasokan air yang cukup sehingga produktivitas pertanian terus menurun,” katanya.
Fenomena alih fungsi lahan ini menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, Sumatera Utara adalah lumbung pangan nasional, namun di sisi lain, infrastruktur dasar pertanian justru tak terawat.
Menindaklanjuti temuan di lapangan, Muniruddin berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ia mendesak agar pemerintah segera turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi, baik dari sisi pasokan pupuk maupun perbaikan jaringan irigasi.
“Petani adalah ujung tombak pembangunan. Jika mereka didukung dengan irigasi yang baik, pupuk yang tersedia tepat waktu, dan kebijakan yang berpihak, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh dan cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,” tegas Muniruddin.
Pola distribusi pupuk subsidi di Indonesia kerap menjadi celah keluhan petani di berbagai daerah. Selain masalah kuota yang terbatas, rantai distribusi yang panjang dari distributor hingga pengecer sering membuat pupuk tiba di tangan petani saat musim tanam sudah berakhir. Di Sumut, keluhan serupa juga muncul di daerah-daerah sentra produksi padi lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian jadwal dari Dinas Pertanian Sumut terkait perbaikan irigasi di tiga kabupaten tersebut. Muniruddin meminta agar perbaikan irigasi masuk dalam prioritas anggaran perubahan atau APBD 2026 mendatang, mengingat dampaknya langsung terhadap produksi pangan dan kesejahteraan petani setempat.