KARO — Pemilihan Ketua DPC PKB Kabupaten Karo untuk periode 2026-2031 diwarnai kontroversi. Sastroy Bangun, yang mengklaim mendapat dukungan dari 15 dari 17 PAC, mengaku dikhianati setelah DPW PKB Sumut meloloskan nama Jujur Sinulingga yang sebelumnya tidak masuk dalam bursa calon di Muscab. Peristiwa ini memicu pertanyaan soal transparansi mekanisme kaderisasi partai di tingkat daerah.
Dukungan 15 PAC Diabaikan, Petahana Bicara Pengkhianatan
Sastroy Bangun, yang juga Ketua DPC PKB Karo periode sebelumnya, menyatakan dirinya telah mengantongi dukungan mayoritas PAC. Dalam Muscab yang digelar di Berastagi Cottage pada 18 April 2026, nama Jujur Sinulingga tidak disebut-sebut sebagai calon oleh peserta dari 17 kecamatan.
"Saya merasa dizolimi, pengurus DPW PKB Sumut memainkan hasil Muscab PKB Karo dengan meloloskan dan menetapkan Jujur Sinulingga sebagai Ketua DPC," ujar Sastroy kepada awak media, Selasa (16/6).
Jujur Sinulingga Sempat Tolak Jadi Ketua
Kontroversi semakin tajam setelah terungkap bahwa Jujur Sinulingga, yang saat ini menjabat anggota DPRD Kabupaten Karo periode 2024-2029, sempat menyatakan tidak bersedia menjadi ketua DPC jika dipilih oleh DPP PKB. Sastroy mengaku dirinya sendiri yang mengurus administrasi Jujur untuk maju sebagai caleg hingga akhirnya duduk di parlemen.
"Ini merupakan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Dia pernah berkata bahwa tidak masuk akal jika dipilih DPP, namun dia mengingkari janjinya," ungkap Sastroy seraya menambahkan bahwa Jujur tidak pernah memberi iuran ke DPC PKB Karo sejak menjabat sebagai anggota DPRD pada Oktober 2024.
Prestasi Petahana dan Tudingan Politik Busuk
Sastroy menegaskan bahwa selama memimpin, ia berhasil mengantarkan dua kader PKB duduk di kursi DPRD Karo serta memenangkan Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting sebagai Bupati Karo pada Pilkada 2024. Ia menilai prestasi itu menjadi sia-sia karena keputusan DPW PKB Sumut tidak transparan.
"Ketum PKB Gus Muhaimin pernah menyatakan bahwa kekuatan PKB ada di bawah, yakni ranting, PAC, dan DPC. Namun pengurus DPW PKB Sumut dalam mengambil keputusan tidak melihat fakta di lapangan, prestasi, serta suara akar rumput," ucapnya.
Alasan DPW PKB Sumut: Tinggalkan Pola Voting
Sekretaris DPW PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga, sebelumnya menyatakan bahwa partainya mulai meninggalkan pola lama pemilihan ketua DPC berbasis voting. Sebagai gantinya, PKB Sumut menerapkan mekanisme uji kelayakan dan kompetensi (UKK) untuk menjaring pemimpin daerah yang dinilai lebih solid dan mampu membesarkan partai hingga ke akar rumput. Namun, langkah ini justru memicu gelombang protes dari kader yang merasa prosesnya tidak demokratis.
