PAKPAK BHARAT — Keluhan warga terhadap pengelolaan BBM subsidi di SPBU Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, kembali mencuat. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa setelah tidak mendapatkan pelayanan saat hendak mengisi BBM jenis pertalite sekitar pukul 19.00 WIB. Petugas SPBU beralasan tidak melayani kendaraan bermotor karena sudah di luar jam kerja.
Namun, di waktu yang sama, aktivitas pengisian BBM dari truk tangki ke dalam wadah berukuran besar seperti ball tank dan tangki IBC tetap berlangsung. Warga tersebut kemudian mengunggah rekaman video dan tulisannya ke media sosial, mempertanyakan kemana BBM subsidi itu akan disalurkan.
Dalam unggahan yang viral di Facebook, warga yang mengaku tinggal tidak jauh dari SPBU Sukaramai menuliskan kronologi kejadian pada Selasa (27/07/2026). Ia menduga ada praktik penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. "Saya tidak tau, untuk apa dan kemana minyak ini akan disalurkan? BPH Migas tolong di cek tentang aktivitas APMS Sukaramai," tulisnya.
Warga tersebut mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengawasi aktivitas di SPBU tersebut. Ia menuding praktik ini merupakan ulah mafia kelas teri yang memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk masyarakat yang berhak.
Kasus ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, warga Pakpak Bharat juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam penerbitan barcode X Star untuk BBM subsidi jenis pertalite dan bio solar. Penerbitan rekomendasi itu diketahui dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat.
Seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa penerbitan barcode X Star telah berlangsung sejak tahun 2025 dan diduga menggunakan data palsu. "Bukan tidak mungkin seorang kepala dinas tidak mengetahui berapa jumlah alsintan yang beroperasi. Fakta di lapangan, foto alsintan menjadi modus operandi untuk meminta penerbitan barcode," ujarnya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada (08/06/2026), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, Sahat P Boangmanalu, tidak memberikan jawaban secara naratif. Ia hanya membalas dengan stiker. Warga pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Sidikalang, untuk memeriksa Kadis Pertanian terkait penerbitan barcode X Star yang diduga menggunakan data palsu.
"Kalau soal BBM subsidi, pastinya menyangkut keuangan negara, tentu berpotensi korupsi apalagi menggunakan data palsu," kata warga tersebut dengan nada polos. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak SPBU Sukaramai maupun aparat penegak hukum setempat.