MEDAN — Kuasa hukum mantan Kadisdik Langkat mempertanyakan mengapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Langkat belum mendalami jejak digital berupa percakapan antara Bahrun dengan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, maupun dengan Saiful Abdi. Menurut Jonson, jika benar ada perintah penyerahan uang, seharusnya bukti percakapan atau chat ditelusuri sebagai bagian dari pembuktian.
Dalam persidangan sebelumnya, Jumat (10/7) di Pengadilan Tipikor Medan, Bahrun Walidin mengaku menyerahkan uang hingga Rp2,5 miliar kepada Saiful Abdi atas perintah terdakwa Budi Pranoto Seputra. Namun, pengakuan itu langsung dibantah oleh Saiful Abdi yang menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Terdakwa Budi Pranoto Seputra juga membantah pernah memerintahkan Bahrun untuk menyerahkan uang kepada Saiful Abdi maupun kepada Kepala BPKAD Kabupaten Langkat.
"Keterangan Bahrun harus bisa dibuktikan. Bahkan keterangannya itu berpotensi menimbulkan persoalan pidana baru apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Jonson di Medan, Senin.
Langkah lain yang disiapkan tim kuasa hukum adalah meminta majelis hakim memerintahkan JPU menghadirkan kembali sejumlah saksi yang sebelumnya menerangkan bahwa pengadaan smartboard merupakan program mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy. Jonson menilai keterangan Faisal Hasrimy di persidangan berbeda dengan kesaksian beberapa saksi sebelumnya, seperti Fajar, Amril, dan Robert.
"Kami akan berusaha meminta majelis hakim memerintahkan JPU memanggil kembali saksi-saksi yang sebelumnya menerangkan bahwa smartboard merupakan program Faisal Hasrimy," ujarnya.
Menanggapi perkembangan perkara ini, pihak kuasa hukum telah menyiapkan surat untuk disampaikan langsung ke Kejaksaan Agung. Jonson mengaku kurang yakin dengan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Langkat.
"Kami memang sudah mempersiapkan surat untuk menindaklanjuti perkara tersebut, tapi kami kurang yakin dengan Kejaksaan Negeri Langkat. Kami mau menyurati langsung Kejaksaan Agung," pungkas Jonson.
Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard ini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.