SUMATERA UTARA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Bupati Indramayu Syaefudin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tunjangan rumah dan transportasi bagi anggota DPRD setempat. Penetapan status hukum itu dilakukan penyidik setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan.
Kasus yang menjerat Syaefudin terjadi pada saat ia masih menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu. Dalam struktur kepengurusan dewan saat itu, Syaefudin diduga memiliki peran sentral dalam pengesahan anggaran dan pencairan dana tunjangan yang kemudian disalahgunakan.
Menurut sumber di lingkungan KPK, modus operandi yang digunakan diduga berupa penggelembungan anggaran (mark-up) untuk pos tunjangan rumah dan transportasi. Anggaran yang telah dikucurkan tidak sesuai dengan realitas kebutuhan di lapangan.
Penyidik masih mendalami total kerugian keuangan negara yang timbul akibat praktik korupsi tersebut. KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan birokrasi dan mantan anggota DPRD untuk mengungkap aliran dana.
"Kami masih terus mengembangkan perkara ini. Proses penyidikan akan berfokus pada pembuktian aliran uang dan siapa saja yang turut menikmati," ujar juru bicara KPK dalam keterangan resmi, Selasa (20/2).
Status tersangka yang disandang Syaefudin langsung memicu reaksi di kalangan pemerintahan Kabupaten Indramayu. Jabatan wakil bupati yang kini diembannya berada dalam posisi rawan secara etika dan hukum administrasi negara.
Penetapan tersangka terhadap kepala daerah aktif kerap menimbulkan persoalan tata kelola pemerintahan. Dalam sejumlah preseden sebelumnya, KPK biasanya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait status hukum pejabat publik yang berhadapan dengan perkara korupsi.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara pejabat daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mekanisme itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Syaefudin belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukumnya. Kuasa hukum tersangka juga belum dikonfirmasi mengenai langkah hukum yang akan ditempuh ke depan.
Kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dan transportasi DPRD Indramayu menjadi pengingat atas lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga legislatif daerah. Anggaran tunjangan yang seharusnya menjadi hak anggota dewan kerap menjadi celah penyimpangan karena minimnya audit ketat.
KPK mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan anggaran tunjangan DPRD. Langkah preventif seperti audit berkala dan transparansi pencairan dana dinilai mampu menekan potensi korupsi serupa di masa mendatang.