MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur manajemen PT PLN di Sumut dan meminta kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir. Teguran itu disampaikan langsung saat meninjau Kantor PLN UP2B Sumbagut di Jalan Yos Sudarso, Medan, Senin (8/6/2026).
Bobby menyoroti komunikasi PLN kepada pelanggan yang dinilai belum maksimal. Menurutnya, masyarakat tidak mendapat informasi jelas soal jadwal maupun wilayah terdampak pemadaman, sehingga tidak punya waktu untuk persiapan.
"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," ujar Bobby didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut Deddy JP Harahap serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Harahap.
Bobby meminta PLN memberikan kompensasi, tidak harus berupa uang tunai. Bentuknya bisa keringanan tagihan listrik atau diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar, jika memungkinkan sesuai ketentuan.
"Seberapa nanti besaran kompensasi yang diberikan, itu kita minta kepada PLN untuk menentukan. Tetapi yang jelas penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran," tegasnya.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumut Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan. Pihaknya saat ini terus mempercepat perbaikan 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang rusak akibat cuaca ekstrem.
Mundakhir menargetkan proses perbaikan jaringan listrik rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan, sehingga pasokan listrik kembali normal. Terkait kompensasi, ia menyatakan akan meneruskan desakan Gubernur Bobby ke Kementerian ESDM, mengingat kewenangan penetapan ada di pemerintah pusat.
Bobby menilai masyarakat masih bisa memahami kondisi darurat akibat kerusakan tower transmisi. Namun, ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat.
"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/walikota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan," tegas Bobby. (H13/DISKOMINFO SUMUT)