SUMATERA UTARA — Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan berat. Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5), dolar AS menguat 0,29 persen atau 52 poin ke level Rp 17.795 per dolar AS, hanya terpaut tipis dari batas psikologis Rp 17.800. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai kesiapan fiskal Indonesia menghadapi gejolak global.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menyampaikan pandangan yang kontras. Saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5), ia menilai pelemahan ini tidak masuk akal karena fundamental ekonomi nasional sedang dalam kondisi baik. “Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental,” ujarnya.
Kekhawatiran utama pelaku bisnis dan investor adalah dampak pelemahan rupiah terhadap postur APBN, terutama dari sisi belanja subsidi energi dan pembayaran utang. Namun, Purbaya memastikan tidak ada rencana untuk menghitung ulang asumsi makro dalam APBN.
“Enggak (ada stress test), kami sudah hitung, pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kami perhitungkan. Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya,” tegas Purbaya. Ia bahkan berkelakar bahwa dirinya-lah yang stres, bukan APBN.
Di tengah pelemahan rupiah, ada satu indikator yang justru menunjukkan perbaikan: imbal hasil (yield) obligasi pemerintah. Purbaya mengungkapkan bahwa penurunan yield ini adalah hasil intervensi aktif pemerintah di pasar Surat Berharga Negara (SBN) melalui skema treasury operation.
“Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, untuk sedikit membeli, supaya yield-nya agak terkendali,” jelasnya.
Menurut Purbaya, stabilitas pasar obligasi adalah kunci untuk menarik kembali aliran modal asing. “Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, terutamanya untuk melakukan investasi dan pasti juga bond kita akan terjaga juga,” bebernya.
Pernyataan Menkeu memberikan dua sinyal penting. Pertama, pemerintah menganggap tekanan pada rupiah bersifat eksternal dan sementara, bukan krisis fundamental. Kedua, pemerintah memilih instrumen obligasi sebagai tameng utama untuk menahan arus modal keluar, bukan sekadar menguras cadangan devisa untuk intervensi langsung di pasar valas.
Purbaya optimistis langkah ini akan membuahkan hasil. “Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan,” pungkasnya.
Investasi mengandung risiko. Pelaku pasar disarankan mencermati pergerakan yield SBN sebagai indikator awal kepercayaan investor asing sebelum rupiah benar-benar stabil.