MEDAN — Transformasi besar tengah terjadi pada ribuan koperasi desa di Sumatera Utara. Setelah target pembentukan badan hukum rampung di 33 kabupaten dan kota, fokus pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bergeser ke penguatan infrastruktur digital dan penyediaan fasilitas kesehatan (faskes).
Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut Ady Putra Parlaungan menyatakan koperasi ini tidak lagi sekadar lembaga keuangan konvensional. Dari total yang terbentuk, 98 persen telah terintegrasi ke dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa) untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana anggota.
Progres pembangunan fisik di lapangan terus dikebut. Hingga saat ini, terdapat 1.685 titik lahan yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, 353 gerai lainnya sudah rampung dan siap beroperasi di berbagai wilayah.
Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perkembangan pembangunan fisik bahkan telah melampaui 64 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menjadi salah satu indikator percepatan program yang berjalan di daerah.
Koperasi yang sudah berjalan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, melainkan juga pusat ekonomi desa. Tercatat sudah ada 337 gerai yang menyediakan sembako, apotek, hingga klinik desa.
“Koperasi yang sudah berjalan tidak hanya menjadi lembaga keuangan, melainkan juga pusat ekonomi desa dengan adanya 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa,” ujar Ady Putra Parlaungan, Senin (25/5/2026).
Selain mengejar target infrastruktur fisik, Dinas Koperasi dan UKM Sumut kini memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendampingan kelembagaan dan pelatihan teknis dinilai penting agar modal kolektif yang dihimpun dari simpanan anggota bisa dikelola secara profesional dan akuntabel.
Dengan kombinasi sistem digital yang transparan dan diversifikasi layanan hingga ke sektor kesehatan, pemerintah optimistis jaringan koperasi ini akan menjadi motor penggerak baru bagi stabilitas ekonomi riil masyarakat di Sumatera Utara.