MEDAN — Timur Tumanggor resmi mengemban amanah baru sebagai Pj Sekda Sumatera Utara. Ia dilantik Gubernur Bobby Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jumat (14/8/2026), menggantikan Sulaiman Harahap yang kembali bertugas penuh di Inspektorat Sumut sebagai kepala.
Pelantikan digelar saat jeda rapat paripurna DPRD Sumut yang mengagendakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT RI ke-81. "Maka pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026 saya Gubernur Sumatera Utara dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara," kata Bobby dalam sambutannya.
Jejak Karier Timur Tumanggor: Dari Camat Hingga Kepala BKAD
Nama Timur Tumanggor bukan wajah baru di pemerintahan. Sebelum dilantik sebagai Kepala BKAD Sumut pada Jumat (11/7/2025), ia tercatat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Kariernya panjang di lingkungan Pemkab Deli Serdang, termasuk pernah menduduki empat kali jabatan camat.
Pengalaman memimpin daerah juga pernah dijalaninya. Pada 19 Juni 2023, Timur dilantik sebagai Pj Wali Kota Padangsidempuan dan menjabat hingga 20 Februari 2025.
Harta Kekayaan Timur Tumanggor: Tanah dan Bangunan Dominasi
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK untuk periodik 2025, Timur melaporkan total kekayaan mencapai Rp 2.330.000.000. Mayoritas asetnya berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp 1,6 miliar yang tersebar di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Selain properti, ia juga memiliki tiga unit mobil dengan nilai Rp 408 juta. Harta bergerak lainnya tercatat Rp 8 juta, serta kas dan setara kas sejumlah Rp 224 juta.
Pergantian Pj Sekda: Sulaiman Kembali ke Inspektorat
Timur menggantikan Sulaiman Harahap yang dilantik sebagai Pj Sekda Sumut pada 3 November 2025. Saat itu, Sulaiman mengisi posisi yang ditinggalkan Togap Simangunsong yang pensiun pada Jumat (31/10/2025). Togap sendiri menjabat sebagai Sekda Sumut kurang dari empat bulan.
Dengan pelantikan ini, posisi Kepala BKAD Sumut yang sebelumnya dipegang Timur otomatis lowong dan menunggu pengisian lebih lanjut oleh pemerintah provinsi.
