MEDAN — Harapan baru bagi nelayan di pesisir Kabupaten Batu Bara mulai mengemuka. Puluhan proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh sejumlah kelompok nelayan telah sampai ke meja pengambil kebijakan di tingkat provinsi.
Penyerahan proposal itu berlangsung di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sei Batu Gingging, Medan Baru, pada Selasa (21/7/2026). Ketua DPC HNSI Kabupaten Batu Bara, H. Safri Habni, bersama Ketua DPD HNSI Sumut, Zulfahri Siagian, menyerahkan dokumen tersebut langsung kepada Kepala Dinas Sabar Jaya Talaumbanua yang didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Jeni Sinaga.
Bantuan untuk Nelayan di Beberapa Kecamatan Pesisir
H. Safri Habni menjelaskan, proposal yang diserahkan berasal dari kelompok nelayan yang tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah pesisir Batu Bara. Ia berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap usulan tersebut.
“Kami berharap proposal yang telah disampaikan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Batu Bara,” ujarnya.
Menurutnya, perjuangan untuk memenuhi kebutuhan nelayan tidak berhenti di tingkat provinsi. Sebelumnya, DPC HNSI Batu Bara juga telah menyerahkan proposal serupa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DPD HNSI Sumut.
Komitmen Organisasi Memperjuangkan Aspirasi Nelayan
Langkah ini, kata H. Safri, merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memperjuangkan aspirasi nelayan. Tujuannya agar kelompok nelayan di daerah bisa mendapatkan dukungan program pemerintah, baik dari provinsi maupun pusat.
“Dengan adanya dukungan tersebut, kami berharap para nelayan di Kabupaten Batu Bara semakin maju, produktif, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi HNSI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutupnya.
Senada dengan itu, Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian juga menyampaikan harapan serupa. Ia berharap proposal dari kelompok nelayan Batu Bara mendapat perhatian dan tindak lanjut konkret dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
