MEDAN — BPK RI Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 kepada delapan pemerintah daerah di wilayah Sumut. Salah satunya adalah Kota Binjai yang berhasil mempertahankan opini WTP.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menjelaskan opini WTP diberikan berdasarkan empat aspek penilaian. Keempatnya adalah kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi.
Empat Aspek Penilaian BPK yang Jadi Kunci WTP
“Opini WTP diberikan berdasarkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kota Binjai tanggal 31 Desember 2025,” ujar Paula Henry Simatupang dalam sambutannya. Ia juga mengapresiasi kerja sama Pemko Binjai selama proses pemeriksaan yang berlangsung lancar tanpa intervensi.
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyampaikan rasa syukur atas opini yang diraih. Menurutnya, ini adalah pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Kami bersyukur atas opini WTP yang berhasil diraih Pemko Binjai, ini adalah pengakuan atas transparansi dan akuntabilitas keuangan,” ucap Amir.
Dukungan Semua Elemen Masyarakat Jadi Motivasi
Amir menambahkan bahwa capaian ini merupakan kerja keras semua OPD dan ASN. Ia juga menyebut dukungan semua elemen masyarakat menjadi motivasi bagi Pemko Binjai untuk mewujudkan Kota Binjai yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Acara penyerahan LHP turut dihadiri Ketua DPRD Binjai Hj. K. Gusuwartini, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Binjai Chairin F. Simanjuntak, Inspektur Kota Binjai Henny Sri Dewi Sitepu, dan Kepala BPKPD Kota Binjai Erwin Toga TP Purba.
Delapan Daerah di Sumut Terima LHP dari BPK
Selain Pemko Binjai, BPK RI Perwakilan Sumut juga menyerahkan LHP kepada tujuh daerah lainnya. Mereka adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemko Tanjung Balai, Pemko Gunung Sitoli, dan Pemko Tebingtinggi.
Opini WTP menjadi indikator penting tata kelola keuangan daerah yang bersih. Bagi Binjai, capaian ini menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap pengelolaan anggaran kota.
